Daily Dose Indonesia – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar secara virtual di Kantor Bupati Blitar, Kanigoro, Senin (11/5/2026).
Rakor tersebut dirangkaikan dengan launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya memperkuat penanaman nilai integritas di dunia pendidikan sejak dini.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD terkait, instansi vertikal, Bulog, BPS, organisasi profesi guru, serta stakeholder pendidikan di Kabupaten Blitar.
Dalam rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026 agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mengimplementasikan pendidikan antikorupsi melalui buku panduan dan bahan ajar yang telah diluncurkan.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyatakan dukungannya terhadap sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membangun karakter generasi muda yang berintegritas.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menilai pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh elemen pemerintah agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah,” lanjutnya.
Selain persoalan inflasi, Supriadi juga menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda.
“Pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini agar lahir generasi yang memiliki integritas dan tanggung jawab,” tegas Supriadi yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.
Menurutnya, pendidikan karakter menjadi pondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial yang lebih baik di masa mendatang.
Melalui rakor nasional ini, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak pada kestabilan ekonomi masyarakat sekaligus penguatan nilai integritas di lingkungan pendidikan.
