Daily Dose Indonesia – DPRD Kabupaten Blitar menegaskan dukungannya terhadap langkah mitigasi bencana kekeringan guna melindungi kepentingan masyarakat. Komitmen ini disampaikan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Daerah Kesiapsiagaan Kekeringan Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Sasana Adhi Praja, Rabu (29/4/2026).
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita Kumala Dewi, hadir bersama perwakilan dari seluruh komisi. Keterlibatan lintas komisi menunjukkan keseriusan DPRD dalam merespons potensi dampak kekeringan yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.
Forum tersebut membahas berbagai langkah strategis, mulai dari pemetaan wilayah rawan, penyediaan sumber air alternatif, hingga penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Upaya ini diarahkan untuk menekan dampak sosial yang kerap muncul saat musim kemarau, seperti krisis air bersih dan terganggunya aktivitas pertanian.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita, menegaskan bahwa mitigasi harus dilakukan secara terencana agar masyarakat tidak mengalami dampak yang berat.
“Kami mendukung langkah mitigasi kekeringan agar masyarakat dapat terlindungi dari dampak yang ditimbulkan, terutama terkait kebutuhan air bersih dan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam penanganan bencana.
“Upaya penanganan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat di lapangan agar bantuan dan kebijakan yang diberikan tepat sasaran,” lanjutnya.
Menurut Susi, kekeringan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini.
DPRD Kabupaten Blitar memastikan akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi bencana agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana,” tegasnya.
Melalui sinergi antara DPRD Kabupaten Blitar dan pemerintah daerah, diharapkan langkah mitigasi kekeringan dapat berjalan optimal. Dengan kesiapan yang matang, dampak sosial yang ditimbulkan dapat ditekan sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.
