Daily Dose Indonesia – DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen tersebut diperkuat melalui partisipasi pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan Live Talk Show Pencegahan Korupsi bagi Pimpinan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui BPSDM, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari. Sementara pimpinan dan anggota DPRD lainnya mengikuti secara mandiri dari lokasi masing-masing.
Talk show ini mengangkat tema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Publik” dengan menghadirkan narasumber dari KPK RI, Inspektorat Jenderal Kemendagri, serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Blitar mendapatkan penguatan pemahaman terkait pentingnya integritas dalam menjalankan amanah publik. Pencegahan korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, menegaskan bahwa nilai integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Kegiatan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.
Ratna juga menilai, forum seperti ini menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman serta kesadaran seluruh pemangku kebijakan terhadap potensi risiko korupsi.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal serta menjaga kepercayaan publik.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan kesiapannya untuk terus mendorong pemerintahan yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
