Daily Dose Indonesia – Kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU Kota Blitar dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat harus mengantre panjang demi mendapatkan bahan bakar bersubsidi. Kondisi ini memicu keprihatinan Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim, yang menilai persoalan pasokan BBM berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat.
Syahrul meminta pemerintah pusat segera menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah menghadapi situasi ekonomi yang sulit, ketika mencari penghasilan tidak mudah dan harga berbagai kebutuhan terus menjadi beban.
“Aduh. Saya ya, tergolong nelongso, mungkin sedikit kecewa terhadap situasi yang ada. Mungkin panjenengan semua juga merasakan betapa sulitnya ekonomi ya, cari duit susah, terus apa-apa mahal,” kata Syahrul, Rabu (14/10/2026).
Ia mengingatkan, Pertalite menjadi salah satu bahan bakar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika pasokannya sulit diperoleh, masyarakat yang membutuhkan BBM terpaksa mempertimbangkan bahan bakar lain dengan harga lebih mahal.
Syahrul menilai kondisi tersebut berpotensi memicu dampak berantai, terutama jika biaya transportasi dan operasional ikut meningkat. Pada akhirnya, kenaikan biaya itu dikhawatirkan turut menekan harga kebutuhan pokok dan memicu inflasi.
“Ketika Pertalite kesulitan, mau tidak mau akan naik ke Pertamax atau Pertamax Plus juga. Sehingga itu harganya kan mahal, otomatis akan meningkatkan kebutuhan harga-harga pokok ikut naik juga. Mungkin inflasi yang ikut naik,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Syahrul, persoalan pasokan BBM tidak hanya berkaitan dengan Pertalite. Ia juga menyinggung kesulitan memperoleh Solar dan Dexlite yang dilihatnya terjadi di daerah lain. Kondisi tersebut berpotensi membebani operasional kendaraan diesel, termasuk bus dan truk, yang tetap harus berjalan untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Karena persoalan pasokan BBM berada di luar jangkauan langsung pemerintah daerah, Syahrul menilai pemerintah pusat perlu mengambil langkah untuk menyikapinya. Ia mengakui DPRD Kota Blitar belum merumuskan rekomendasi khusus karena persoalan tersebut juga sulit ditangani pemerintah daerah.
“Makanya pemerintah ini, kami berharap pemerintah pusat bisa segera apa istilahnya bersikap,” tegasnya.
Syahrul menambahkan, kondisi kelangkaan yang berlangsung beberapa hari dan kemudian kembali normal membuat penanganannya tidak sederhana. Meski demikian, dampaknya tetap dirasakan masyarakat ketika pasokan tidak mencukupi kebutuhan.
Ia berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian agar kelangkaan BBM tidak semakin membebani masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Kekhawatiran terhadap inflasi, menurutnya, perlu menjadi perhatian sebelum dampaknya meluas ke harga kebutuhan sehari-hari.
