Daily Dose Indonesia – DPRD Kabupaten Blitar menetapkan sekitar 20 rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Jumat (24/4/2026). Rekomendasi tersebut menjadi arah koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, terutama pada aspek anggaran, perencanaan, dan pemerataan hasil pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menyebut rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, catatan yang diberikan tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga menjadi pedoman perbaikan ke depan. DPRD menyoroti perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan perencanaan, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2025. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah.
“Percepatan penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian agar program pembangunan bisa berjalan maksimal,” kata Supriyadi.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai perlu terus diperkuat. Upaya penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi fokus agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Di sisi lain, Bupati Blitar Rijanto menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
“Seluruh catatan dan rekomendasi akan kami jadikan acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perencanaan ke depan,” ujarnya.
Ia menilai rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks.
Menurut Rijanto, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan, termasuk dalam penguatan fiskal daerah dan kesiapan menghadapi berbagai risiko.
“Kami mengajak semua pihak memperkuat kerja sama agar perencanaan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran,” katanya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi tahunan pemerintah daerah. DPRD berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, sehingga kinerja pemerintahan semakin efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.
