Daily Dose Indonesia – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dengan menggandeng Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar dalam kegiatan Sosialisasi Pancasila bertajuk Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Merah Putih (KMP), Sabtu (14/6/2025).
Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Blitar itu menghadirkan narasumber strategis, di antaranya Ketua Dekopinwil Jatim Slamet Sutanto, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar Ikke Yulia Pujiastuti, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bambang Dwi Purwanto.
Ditemui usai sosialisasi, Guntur menegaskan bahwa keberhasilan koperasi Merah Putih akan sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan kolaboratif. Karena itu, ia menekankan pentingnya duduk bersama seluruh pemangku kepentingan desa.
“Karena latar belakang mereka berbeda, maka para stakeholder yang nanti akan terlibat di dalam pengelolaan koperasi merah putih ini harus duduk satu meja. Agar ada kesepahaman dan pembekalan yang cukup supaya pengelolaan koperasi ini berjalan baik sesuai instruksi pemerintah,” ujar Guntur.
Guntur juga menegaskan bahwa KMP bukan sekadar program formalitas, tapi harus memberikan manfaat riil bagi kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu dia memastikan kesiapannya memfasilitasi pertemuan antara pengurus KMP, kepala desa, perangkat desa, BUMDes, kelompok tani hingga Gapoktan, agar peran masing-masing tidak tumpang tindih.
“Targetnya itu masyarakat harus lebih sejahtera dengan hadirnya koperasi Merah Putih. Kami ingin sounding terus, agar nanti semua persoalan bisa dijawab bersama,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Guntur, pihaknya sedang mendorong pembentukan koperasi Merah Putih di semua desa di Blitar, bekerja sama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat. Ia juga membuka ruang fasilitasi dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk pembekalan dan pendampingan koperasi.
“Sepanjang itu untuk kepentingan orang banyak, kami tetap akan fasilitasi,” tandas politikus senior PDI Perjuangan asal Kabupaten Blitar tersebut.
Sementara, Ketua Dekopinwil Jatim, Slamet Sutanto, menegaskan bahwa tidak ada kendala besar dalam pembentukan KMP, hanya saja seringkali terjadi salah tafsir di lapangan.
“Yang ada itu sebenarnya cara menafsirkan KMP ini dan menjabarkan sehingga terjadi pro dan kontra. Kalau kita semua duduk satu meja—kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda—maka selesai,” ujarnya.
Slamet menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada mental pengelola. Mereka harus memiliki integritas, visi, dan kemampuan beradaptasi di era digital.
“Mental manager yang profesional, amanah, dan punya inisiasi menghadapi tantangan digitalisasi—itu yang kita butuhkan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa KMP bukan proyek, melainkan jalan untuk mewujudkan sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Koperasi harus menjadi pusat kekuatan ekonomi baru di desa, bukan hanya di kota.
“Koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Jangan sampai ditafsirkan KMP ini proyek. Ini adalah program negara untuk mensejahterakan bangsa,” tegas Slamet.
