Daily Dose Indonesia, Blitar – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menanggapi dengan tenang namun tegas ancaman dari sejumlah juru parkir (jukir) yang sempat mendatangi DPRD dan mengancam akan berhenti menyetorkan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan. Isu ini mencuat setelah muncul wacana penurunan tarif parkir yang dinilai memberatkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Blitar.
Menurut Mas Ibin, wacana penyesuaian tarif bukan berasal dari pemerintah, melainkan suara murni dari masyarakat yang selama ini merasa terbebani dengan tarif parkir yang dinilai terlalu mahal, terutama saat menghadiri berbagai event.
“Sebenarnya saya belum ada rencana otak-atik tarif parkir, tapi keluhan masyarakat luar biasa. Kadang dari satu tempat ke tempat lain bisa 10 kali parkir. Kalau Rp2.000 dikali 10, sudah Rp20 ribu sendiri, itu belum kalau pas event, Rp5.000 parkir cuma beli cilot Rp5.000, kan sakit hati juga,” kata Mas Ibin usai meninjau pasar hewan Dimoro, Selasa (3/6/2025).
Lebih lanjut, Mas Ibin menyayangkan praktik parkir yang bahkan terjadi di lokasi seperti ATM, di mana pengunjung hanya mengecek saldo tapi tetap dikenai tarif parkir. Ia menilai kondisi seperti ini tidak sehat bagi aktivitas ekonomi mikro.
“Saya ini kepala daerah, punya tanggung jawab menumbuhkembangkan UMKM. Kalau orang ke ATM saja dimintai parkir, atau ke warung kecil-kecil harus bayar parkir berkali-kali, lama-lama orang malas belanja. UMKM kita bisa mati,” tegasnya.
Meski menuai respons keras dari sebagian juru parkir, Mas Ibin menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh tekanan pihak tertentu. Apalagi, menurutnya, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar tidak hanya bergantung pada sektor parkir.
“Pemerintah tidak bisa diatur-atur oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak takut kehilangan PAD. Sumber PAD kita banyak. Ini masih kajian, tujuannya untuk memperbaiki ekonomi dan mendukung pelaku usaha,” ucapnya mantap.
Ia juga memastikan bahwa jika nantinya tarif parkir benar-benar diturunkan, kesejahteraan para juru parkir tetap akan diperhatikan. Pemerintah berencana membuka ruang dialog, termasuk kemungkinan skema bagi hasil baru atau menjadikan jukir bagian dari sistem resmi pemerintah kota.
“Pasti, Jukir akan kami ajak mendiskusikan, berapa penghasilan ideal per hari. Kalau nanti kami efisiensikan tarif untuk masyarakat, para jukir juga akan tetap kami pikirkan. Bisa jadi mereka jadi bagian dari pemerintah, menerima gaji bulanan. Kami pikirkan kesejahteraannya juga,” jelasnya.
Mas Ibin menegaskan, kebijakan perubahan tarif parkir ini sedang dikaji ini adalah bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang lebih ramah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
