Daily Dose Indonesia – Sejak dibuka pada 15 Oktober 2025, layanan hotline “Lapor Pak Purbaya” menerima lebih dari 28 ribu aduan masyarakat terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). “Hampir separuh dari aduan itu sudah diverifikasi, tepatnya sebanyak 14.025 pesan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Fenomena ini menjadi cerminan nyata keresahan publik terhadap kebijakan fiskal, terutama soal beban pajak dan pungutan yang kian dirasakan berat oleh masyarakat. Antusiasme masyarakat melapor juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan kepabeanan masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari transparansi, keadilan, hingga perilaku aparat di lapangan.
Beban Pajak yang Kian Berat bagi Masyarakat
Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam jenis pajak yang langsung maupun tidak langsung dibebankan kepada masyarakat. Di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta cukai atas barang-barang tertentu seperti rokok, alkohol, dan plastik. Secara teori, sistem pajak memang menjadi tulang punggung pendapatan negara, namun pada praktiknya banyak masyarakat merasa terbebani karena implementasi di lapangan sering kali tidak proporsional.
Dalam beberapa kasus, pegawai pajak di tingkat daerah maupun pusat kerap memaksa wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan negara dengan cara yang tidak sesuai ketentuan. Hal inilah yang memicu munculnya berbagai laporan ke hotline “Lapor Pak Purbaya”. Masyarakat mengeluhkan cara penagihan yang agresif, kebijakan yang tidak berpihak kepada pelaku usaha kecil, serta ketidakpastian dalam proses administrasi perpajakan.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan ketat dan transparan. Ia bahkan berjanji melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak untuk memastikan laporan benar-benar ditangani. “Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya,” ujarnya tegas.
Cukai Rokok, Contoh Nyata Efek Pajak Tinggi
Salah satu sektor yang paling merasakan dampak kebijakan pajak tinggi adalah industri rokok. Kenaikan tarif cukai yang hampir dilakukan setiap tahun membuat banyak pabrik rokok berskala kecil dan menengah gulung tikar. Kondisi ini berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai daerah, terutama di sentra produksi seperti Kediri, Kudus, dan Malang.
Sementara itu, perusahaan besar yang masih bertahan pun harus melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah tenaga kerja dan mengurangi kapasitas produksi. Ironisnya, kebijakan cukai yang awalnya bertujuan untuk menekan konsumsi justru menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah, menurunkan daya beli, dan memperlebar kesenjangan sosial.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Menteri Purbaya Yudhi Sadewa, yang selama ini dikenal mendorong percepatan ekonomi rakyat. Ia menilai bahwa kebijakan fiskal tidak boleh menghambat perputaran uang di masyarakat. Ketika beban pajak dan cukai terlalu tinggi, pelaku usaha enggan berinvestasi dan konsumen menahan pengeluaran, sehingga sirkulasi ekonomi melemah.
Perlu Kebijakan Pajak yang Lebih Manusiawi
Pajak seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar alat penagihan. Untuk itu, reformasi pajak perlu difokuskan pada keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu meninjau kembali berbagai kebijakan yang justru menekan daya beli masyarakat kecil, seperti PPN pada kebutuhan pokok dan kenaikan cukai berlebihan.
Selain itu, transparansi aparat perpajakan harus dijaga agar kepercayaan publik pulih. Program “Lapor Pak Purbaya” adalah langkah awal yang baik untuk menampung suara masyarakat, tetapi hasilnya baru akan terlihat jika pengaduan benar-benar ditindaklanjuti secara profesional tanpa pandang bulu.
Dorongan untuk Ekonomi yang Lebih Adil
Keresahan yang mencuat lewat ribuan laporan ke hotline “Lapor Pak Purbaya” sebenarnya mencerminkan semangat masyarakat untuk melihat perubahan. Mereka tidak menolak pajak, tetapi menuntut keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya.
Jika pemerintah mampu menata ulang kebijakan fiskal agar lebih pro-rakyat, menekan pungutan berlebihan, dan memberantas praktik maladministrasi, maka kepercayaan publik akan meningkat. Dengan begitu, penerimaan pajak justru bisa tumbuh sehat karena didorong oleh partisipasi sukarela, bukan paksaan.
Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya memahami hal ini. Di tengah arus laporan yang terus mengalir, ia berkomitmen menjadikan kanal “Lapor Pak Purbaya” sebagai alat kontrol sosial agar kebijakan keuangan negara benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan terletak pada seberapa besar pajak dikumpulkan, melainkan seberapa cepat uang berputar dan memberi manfaat nyata bagi rakyat banyak.
