Daily Dose Indonesia, Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini menjadi WTP ke-9 secara berturut-turut yang diterima oleh Pemkab Blitar, sebuah bukti konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan langsung oleh Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali, kepada Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM., dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, dalam acara resmi yang digelar Selasa (27/5/2025) di kantor BPK Jawa Timur.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyampaikan apresiasi mendalam atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan meraih WTP sembilan kali berturut-turut bukanlah hasil instan, melainkan buah kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Alhamdulillah untuk Kabupaten Blitar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, dan ini sembilan kali berturut-turut. Jadi, saya secara pribadi maupun kelembagaan itu mengapresiasi semua komponen OPD dan sebagainya yang ada di Kabupaten Blitar atas kerja kerasnya sehingga kita dapat mendapatkan hak predikat WTP,” ujar Supriadi.
Lebih dari sekadar prestasi administratif, Supriadi menegaskan bahwa raihan WTP memiliki dampak strategis terhadap kepercayaan publik. Ia menjelaskan bahwa opini WTP mencerminkan kredibilitas pemerintah dalam mengelola uang rakyat secara bertanggung jawab.
“Kalau WTP ini dipertahankan, dampaknya untuk masyarakat itu besar. Semakin memperlihatkan bahwa kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan itu bagus. Jadi ada kepercayaan masyarakat karena uang yang dikelola itu adalah milik rakyat Kabupaten Blitar,” tandas pria yang menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.
Menurut Supriadi, WTP bukan sekadar label, tetapi simbol dari tata kelola yang baik (good governance), serta menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Karena tidak semua daerah mendapatkan WTP. Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar mendapat WTP hingga 9 kali berturut-turut, pengelolaan keuangan kita diakui secara nasional,” pungkasnya.
Penilaian WTP sendiri diberikan setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), regulasi perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
Pemerintah Kabupaten Blitar berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
