Daily Dose Indonesia – Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan nasional. Bukan karena festival atau prestasi daerah, melainkan karena kebijakan kontroversial Bupati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Keputusan ini langsung memicu gelombang protes besar-besaran dari warga yang merasa kenaikan tersebut terlalu mendadak dan memberatkan.
Latar Belakang Kenaikan PBB
Menurut data, PBB di Kabupaten Pati tidak pernah diubah selama 14 tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini hanya sekitar Rp29 miliar, jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar. Padahal, secara potensi ekonomi dan luas lahan, Pati dinilai memiliki sumber daya yang bahkan lebih besar dari Jepara.
Bupati Pati beralasan bahwa kenaikan PBB ini diperlukan untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Secara konsep, langkah ini dimaksudkan untuk memajukan daerah.
Gelombang Protes Warga
Namun, yang membuat situasi memanas adalah cara penerapannya. Kenaikan hingga 250% dilakukan tanpa tahapan atau transisi yang memadai, sehingga warga merasa kaget dan terbebani.
Protes pun bermunculan, puncaknya gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang merencanakan aksi besar-besaran pada 13–14 Agustus 2025. Jumlah massa diperkirakan mencapai 50.000 orang.
Situasi semakin tegang ketika Bupati memberikan pernyataan tegas yang dinilai kurang empatik: ia tidak takut di demo dan tidak akan mengubah keputusan, karena mengklaim kebijakan ini demi kemajuan daerah.
Potensi Dampak Sosial dan Politik
Demo besar dengan puluhan ribu massa bukan hanya berisiko memicu kericuhan, tapi juga bisa merusak hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan yang benar secara niat tapi salah dalam komunikasi dan pelaksanaan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah.
Nilai yang Bisa Diambil
Fenomena ini memberi beberapa pelajaran penting:
- Kebijakan Baik Butuh Komunikasi Baik
Sebagus apapun tujuannya, kebijakan harus disosialisasikan dengan jelas, transparan, dan bertahap agar masyarakat siap menerima perubahan. - Empati adalah Kunci Kepemimpinan
Pernyataan pemimpin di saat krisis menentukan bagaimana publik merespons. Sikap keras tanpa empati bisa memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat. - Perubahan Besar Perlu Tahapan
Kenaikan pajak signifikan sebaiknya dilakukan bertahap, disertai program mitigasi seperti subsidi atau keringanan bagi kelompok rentan. - Kekuatan Warga dalam Demokrasi
Aksi protes adalah salah satu bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan yang dinilai merugikan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik penting untuk keseimbangan kekuasaan.
