Daily Dose Indonesia – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, resmi mengalihkan anggaran Rp12 miliar yang semula disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat menegaskan bahwa pembiayaan MBG menjadi tanggung jawab nasional, bukan daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menegaskan pengalihan anggaran bertujuan agar dana tidak mengendap tanpa pemanfaatan. Menurutnya, dana tersebut kini difokuskan untuk sektor pendidikan serta pembangunan infrastruktur yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus memastikan belanja daerah tetap efektif dan sesuai prioritas.
Dana Daerah Tak Perlu Gandakan Anggaran MBG
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda besar pemerintah pusat dalam meningkatkan status gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Dengan adanya instruksi bahwa pembiayaan program ini ditanggung pusat, daerah tidak perlu lagi menyiapkan alokasi ganda.
Kebijakan ini justru dinilai menguntungkan pemerintah daerah seperti Gunungkidul. Anggaran yang sebelumnya diantisipasi untuk mendukung MBG dapat dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih spesifik. Pemerintah kabupaten menilai pendidikan dan infrastruktur merupakan sektor paling strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Sudah disiapkan Rp12 miliar, tetapi karena tidak jadi digunakan, maka dialihkan ke program lain. Itu sudah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan APBD Perubahan 2025. Jadi, total yang akan dialokasi ke program prioritas itu totalnya menjadi Rp16 miliar, termasuk hasil dari efisiensi,” jelas Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, dikutip dari Tribun (16/9/2025).
“Kan, sudah ada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri. Itu yang jadi pedoman kami untuk merubah program kegiatan dimiliki,” sambungnya.
Fokus pada Pendidikan dan Infrastruktur
Pemerintah Gunungkidul melihat sektor pendidikan masih membutuhkan dukungan anggaran, baik untuk peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara itu, infrastruktur juga dianggap penting karena menyangkut konektivitas antarwilayah, akses layanan dasar, hingga daya tarik investasi di kawasan selatan Yogyakarta.
Dengan demikian, pengalihan dana Rp12 miliar diharapkan memberi efek ganda: menjaga efektivitas belanja daerah sekaligus memperkuat basis pembangunan jangka menengah.
Analisis: Pelajaran dari Kebijakan MBG
Langkah Gunungkidul ini mencerminkan pentingnya sinkronisasi anggaran pusat dan daerah. Jika tidak ada kejelasan pembagian beban pembiayaan, dana daerah berisiko menganggur tanpa memberi manfaat langsung ke masyarakat.
Selain itu, kebijakan pusat yang mengambil alih pembiayaan MBG memberi ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah daerah. Ruang tersebut bisa dimanfaatkan untuk program prioritas lokal yang sering kali lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah, jalan desa, dan akses air bersih.
Namun, pemerintah daerah tetap perlu memastikan pengawasan agar setiap rupiah yang dialihkan benar-benar sampai pada program yang bermanfaat. Tanpa kontrol yang kuat, pengalihan anggaran bisa sekadar menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
Saran untuk Optimalisasi
Ada beberapa saran yang dapat diperhatikan agar langkah ini berjalan efektif:
-
Penguatan transparansi – Pemkab perlu melaporkan secara berkala penggunaan anggaran yang dialihkan agar masyarakat mengetahui progresnya.
-
Prioritas berbasis kebutuhan – Penggunaan dana Rp12 miliar sebaiknya diarahkan ke titik-titik krusial, misalnya sekolah yang masih rusak atau jalan yang menjadi akses ekonomi warga.
-
Kolaborasi pusat-daerah – Sinkronisasi program harus dijaga agar tidak ada tumpang tindih. MBG tetap dikawal pusat, sementara daerah memperkuat sektor pelengkap.
-
Evaluasi dampak – Setiap tahun, perlu ada laporan evaluasi yang menilai sejauh mana pengalihan anggaran benar-benar berdampak pada pendidikan dan infrastruktur di Gunungkidul.
Jika strategi ini dijalankan konsisten, kebijakan pengalihan anggaran justru bisa menjadi model efisiensi fiskal di tingkat daerah. Gunungkidul berpeluang menunjukkan bahwa sinergi pusat dan daerah bukan hanya soal pembagian tugas, melainkan juga cara cerdas mengelola uang rakyat agar hasilnya langsung dirasakan masyarakat.
