Daily Dose Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya atau reshuffle jilid II pada Rabu, 17 September 2025. Dengan melantik 11 pejabat setingkat menteri, wakil menteri, kepala badan, lembaga dan penasehat presiden.
Ini upaya memperkuat kabinet Merah Putih agar lebih efisien dan berdaya saing. Berikut profil lengkap para tokoh yang mengisi kursi baru strategis dalam kabinet.
Djamari Chaniago – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
Djamari menggantikan Sjafrie Sjamsoeddin, yang sebelumnya menjadi Menko Polkam ad interim setelah pencopotan Budi Gunawan. Dengan pengalaman militer yang panjang, ia ditugasi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Djamari Chaniago lahir pada 8 April 1949 di Padang, Sumatera Barat. Ia merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Djamari adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971 dari kecabangan Infanteri, khususnya pasukan elite Baret Hijau di Kostrad. Setelah lulus, ia menempati beberapa jabatan penting di TNI mulai dari Komandan Batalyon, Komandan Komando Distrik Militer, hingga Panglima Divisi Infanteri Kostrad. Jabatan strategi terakhirnya di militer adalah Kepala Staf Umum TNI (2000-2004).
Karier Djamari sangat fokus pada bidang operasi tempur dan intelijen, termasuk perannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) yang menjadi salah satu pos utama di dalam TNI AD. Setelah pensiun dari tugas militer, ia sempat menjabat Komisaris Utama PT Semen Padang. Reputasinya sebagai perwira yang disiplin dan berpengalaman luas di bidang pertahanan menjadikannya pilihan Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam pada 17 September 2025.
Dalam posisinya sekarang, Djamari bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan politik, keamanan, hukum, dan pertahanan di Indonesia. Jabatan ini vital dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pemerintahan guna mencapai visi pembangunan berkelanjutan. Pengalaman militernya yang mendalam memberikan landasan kuat bagi koordinasi keamanan dan penegakan hukum negeri ini.
Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
Erick resmi menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Ia akan membenahi tata kelola olahraga nasional serta meningkatkan prestasi atlet di ajang internasional.
Erick Thohir lahir pada 30 Mei 1970 di Jakarta dan dikenal luas sebagai pengusaha, pemilik klub olahraga, dan tokoh media Indonesia. Erick memulai karier bisnisnya dengan mendirikan berbagai perusahaan di bidang media dan hiburan serta berkiprah di usaha olahraga profesional, termasuk kepemilikan klub seperti Dellas Vegas dan Inter Milan. Ia lulus dari jurusan manajemen di Universitas Pelita Harapan.
Sebelum menjadi Menpora, Erick menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 2019 hingga reshuffle kali ini. Fokusnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah pembenahan tata kelola organisasi olahraga nasional dan peningkatan prestasi atlet Indonesia di kompetisi internasional. Erick dikenal sebagai sosok yang membawa unsur profesionalisme dan inovasi bisnis ke dalam pengelolaan kepemudaan dan olahraga nasional.
Sebagai menteri, Erick berkomitmen memperkuat infrastruktur olahraga di seluruh nusantara serta mendorong pemuda untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui olahraga sebagai media pembentukan karakter dan prestasi berskala global.
Afriansyah Noor – Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Afriansyah Noor Menggantikan Immanuel Ebenezer (Noel) yang diberhentikan karena tersandung kasus korupsi.
Ia dikenal sebagai aktivis hak-hak buruh dan praktisi ketenagakerjaan dengan pengalaman panjang dalam advokasi pegawai dan pekerja migran. Ia aktif berperan di sejumlah organisasi masyarakat sipil dan buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sebelum diangkat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah telah banyak berkecimpung dalam bidang advokasi sosial dan ekonomi bagi pekerja di berbagai sektor, terutama terkait kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Kepiawaiannya dalam merancang kebijakan dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan buruh dinilai sangat penting dalam posisi barunya.
Afriansyah diharapkan mampu mengoptimalkan peran kementerian dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan terlindungi, serta membuka akses lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Rohmat Marzuki – Wakil Menteri Kehutanan
Rohmat Marzuki adalah pejabat teknis berpengalaman di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Ia meniti karier di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan konservasi ekosistem.
Bersama rekam jejak yang kuat dalam manajemen kehutanan, Rohmat juga pernah mengemban beberapa posisi pengawasan dan koordinasi program lingkungan hidup yang menjadi penopang kebijakan pemerintah dalam pelestarian alam. Pengalaman tersebut menjadikannya salah satu tokoh yang tepat untuk mengawal implementasi kebijakan kehutanan yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan hijau.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri, Rohmat akan membantu memperkuat sinergi antar kementerian untuk memastikan pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan dan menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia.
Farida Farichah – Wakil Menteri Koperasi
Farida Farichah Menggantikan Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wamen Koperasi.
Ia memiliki latar belakang pemberdayaan masyarakat dan perkembangan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Ia aktif dalam organisasi yang mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dengan memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku usaha.
Sebelum diangkat sebagai Wakil Menteri Koperasi, Farida pernah menjabat berbagai posisi di lembaga sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Dedikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan nasional.
Farida akan fokus mendorong peningkatan kapasitas koperasi dan sinergi antara koperasi dengan sektor formal agar bermanfaat luas bagi kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Indonesia.
Angga Raka Prabowo – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan melalui transformasi menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Ia lahir pada 8 September 1989, adalah politisi muda Partai Gerindra yang sudah lama berdedikasi mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ia menamatkan studi Hubungan Internasional di Universitas Jayabaya pada tahun 2011 dan sejak itu intens berkiprah di jaringan komunikasi politik dan media partai.
Karirnya dimulai sebagai sekretaris pribadi Prabowo serta berbagai jabatan strategis di tim media kampanye Pilpres 2014 dan 2019. Angga juga menjabat Direktur Media Kampanye Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Selain itu, Angga adalah CEO tabloid Independent Observer dan memiliki pengalaman di bisnis teknologi dan media digital.
Sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sejak September 2025, Angga berperan penting dalam mengkoordinasikan strategi komunikasi antara pemerintah dengan publik, menjadi ujung tombak transformasi digital dan pengembangan komunikasi pemerintahan yang efektif dan transparan di era digital.
Muhammad Qodari – Kepala Staf Kepresidenan
Muhammad Qodari menggantikan Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia dikenal dengan sebutan M. Qodari, lahir pada 15 Oktober 1973 di Palembang, Sumatera Selatan. Ia adalah seorang pengamat politik dan peneliti yang berpengaruh di Indonesia. Qodari menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan fokus pada Psikologi Sosial. Ia melanjutkan studi magister di University of Essex, Inggris, dengan bidang spesialis Political Behavior. Pada 2016, ia meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat sangat memuaskan, menulis disertasi berjudul “Split-Ticket Voting dan Faktor-Faktor yang Menjelaskannya Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014”.
Sejak lama, Qodari aktif sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, sebuah lembaga survei politik independen yang terkenal dan kredibel di Indonesia. Ia juga pernah menjabat Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia dan Direktur Riset di lembaga survei ini. Selain profesinya sebagai peneliti, Qodari adalah kolumnis dan pengamat politik yang kerap memberikan analisis mendalam di berbagai media nasional. Ia juga pernah menjadi pembawa acara di televisi swasta dengan program-program bertema politik dan demokrasi.
Qodari muncul sebagai sosok penting pada pemilu dan reformasi politik Indonesia. Ia juga dikenal sebagai penggagas dan pendukung koalisi Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro2024), yang menciptakan kejutan politik nasional dengan dukungan atas koalisi tersebut. Pada 17 September 2025, Qodari resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, membawa pengalaman akademik, riset, dan keahlian strategi politik ke dalam kursi strategis di Istana Negara.
Nanik Sudaryani Deyang – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
Nanik Sudaryani Deyang merupakan figur profesional yang memiliki latar belakang akademik di bidang kesehatan masyarakat dan gizi, serta pengalaman panjang dalam manajemen program-program pengembangan gizi dan kesehatan di Indonesia. Nanik dikenal aktif dalam berbagai inisiatif kesehatan nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya ibu dan anak.
Sebelumnya, ia pernah berkontribusi dalam proyek-proyek nasional yang berkaitan dengan pencegahan stunting dan peningkatan gizi keluarga di beberapa daerah rawan gizi kurang.
Sony Sanjata – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
Sony Sanjata diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, mendampingi dan mendukung tujuan strategis badan tersebut dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Ia memiliki latar belakang di bidang kesehatan masyarakat dan telah terlibat dalam banyak program pemberdayaan gizi, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.
Pengalaman profesi Sony meliputi koordinasi dan implementasi program kesehatan di daerah-daerah dengan tingkat gizi rendah. Selain itu, ia juga pernah berperan sebagai fasilitator dan konsultan kebijakan publik di bidang peningkatan gizi.
Kehadirannya diharapkan memperkuat Badan Gizi Nasional dalam penyusunan dan eksekusi kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesehatan dan penurunan angka malnutrisi.
Ahmad Dofiri – Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
Ahmad Dofiri adalah seorang pensiunan perwira tinggi kepolisian yang kini dipercaya menjadi Penasehat Khusus Presiden dalam bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian. Kariernya di kepolisian telah membawanya pada berbagai posisi penting yang berhubungan dengan pengembangan reformasi institusi dan peningkatan profesionalisme polisi.
Setelah pensiun, Ahmad Dofiri aktif memberi masukan strategis kepada pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Keahliannya dalam menyusun kebijakan reformasi kepolisian sangat dihormati dalam lingkungan keamanan nasional.
Dalam perannya sebagai penasehat Presiden, Ahmad akan memberikan panduan dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat fungsi institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamisnya situasi sosial politik.
Sarah Saqida – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Sarah Saqida resmi menggantikan Hendrar Prihadi (Hendy) sebagai Kepala LKPP. Ia merupakan tokoh profesional yang diangkat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada reshuffle kabinet 17 September 2025. Ia memiliki latar belakang dan keahlian dalam manajemen pemerintahan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa publik.
Sebelum menjabat sebagai kepala LKPP, Sarah sudah banyak terlibat dalam berbagai proyek strategis yang berfokus pada reformasi tata kelola pengadaan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Pengalaman ini sangat penting untuk mendorong transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan yang selama ini dinilai rentan terhadap praktik korupsi dan inefisiensi.
Di bawah kepemimpinannya, diharapkan LKPP dapat memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
