Daily Dose Indonesia – Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta meningkatnya volume sampah dan limbah, keberadaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Tak hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, DLH juga memainkan peran strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Lalu, apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari lembaga ini?
Tugas Pokok dan Fungsi KLHK sebagai Rujukan DLH
Secara nasional, pedoman utama bagi DLH daerah merujuk pada struktur dan mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2020, KLHK diberikan amanat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi-fungsi utama KLHK meliputi:
-
Perumusan kebijakan nasional di bidang perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, hingga konservasi sumber daya alam.
-
Pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor dalam rangka penerapan kebijakan lingkungan secara terpadu.
-
Pengawasan dan penegakan hukum baik administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran lingkungan.
-
Bimbingan teknis serta edukasi masyarakat, termasuk melalui penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan.
DLH sebagai lembaga di bawah pemerintah daerah mengadopsi fungsi-fungsi ini dengan penyesuaian konteks lokal. Tujuan akhirnya tetap sama: menciptakan lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan berkelanjutan.
Peran DLH di Tingkat Daerah: Dari Regulasi Hingga Edukasi
Setiap daerah memiliki tantangan lingkungan yang unik. Karena itulah DLH hadir untuk menyusun kebijakan teknis berbasis kebutuhan lokal. Dalam kerangka tersebut, DLH bertanggung jawab untuk:
-
Merumuskan kebijakan teknis dan peraturan pelaksanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.
-
Melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk penanganan limbah B3 dan pengelolaan sampah perkotaan.
-
Mengawasi dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, serta memantau aktivitas usaha agar sesuai dengan ketentuan lingkungan.
-
Memberikan pelayanan publik, seperti penerbitan izin lingkungan, sosialisasi peraturan, hingga penanganan aduan masyarakat.
-
Mendorong partisipasi masyarakat, baik melalui kampanye, pelatihan, maupun pelibatan komunitas dalam pelestarian lingkungan.
Melalui situs https://dinaslingkunganhidup.id/, masyarakat dapat mengakses informasi, program, dan layanan yang ditawarkan DLH di berbagai daerah. Ini menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga lingkungan dari lingkup terdekat.
Tanggung Jawab Bersama Menjaga Lingkungan
Pekerjaan besar menjaga lingkungan tak bisa ditangani oleh pemerintah saja. Sinergi antara DLH dengan masyarakat, swasta, dan lembaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga bumi. Oleh karena itu, DLH juga berfungsi sebagai fasilitator untuk berbagai inisiatif lokal—mulai dari penghijauan kota, pengelolaan taman, hingga konservasi wilayah pesisir dan sungai.
Tidak hanya menjalankan peran administratif dan teknis, DLH juga menanamkan nilai-nilai kesadaran ekologis ke dalam kehidupan masyarakat. Ini ditunjukkan melalui program edukasi lingkungan di sekolah, kampanye pengurangan plastik, hingga gerakan daur ulang yang melibatkan UMKM dan komunitas.
Masa Depan DLH: Inovasi Menuju Kota Berkelanjutan
Ke depan, tantangan DLH akan semakin kompleks, seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, transformasi DLH dari lembaga regulatif menjadi agen perubahan sosial dan teknologi sangat diperlukan.
Langkah digitalisasi pelayanan, penerapan sistem informasi lingkungan, serta kemitraan dengan sektor inovatif akan menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Sebagaimana terlihat dalam pengembangan informasi publik lewat https://dinaslingkunganhidup.id/, DLH terus berupaya menjangkau lebih banyak kalangan dengan pendekatan yang transparan dan partisipatif.
