Daily Dose Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah sejatinya bertujuan mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Namun, di balik semangat sosial tersebut, gejolak baru muncul di pasar bahan pangan nasional. Harga ayam dan telur — dua komoditas utama dalam menu bergizi — melonjak tajam di sejumlah daerah sejak September 2025. Pemerintah menyebut lonjakan ini sebagai “indikasi keberhasilan program”, tetapi publik justru mempertanyakan apakah keberhasilan itu benar-benar dirasakan masyarakat kecil.
Kenaikan harga bahan pangan belakangan ini bukan tanpa sebab. Program MBG yang melibatkan jutaan penerima manfaat membutuhkan pasokan ayam dan telur dalam jumlah besar setiap hari. Permintaan mendadak yang meningkat signifikan memicu kelangkaan pasokan di tingkat pedagang tradisional. Kondisi ini membuat harga eceran melonjak, bahkan sebelum program dijalankan secara penuh di seluruh daerah.
Ironisnya, pemerintah justru menilai bahwa kenaikan harga ayam dan telur menjadi bukti bahwa program MBG berjalan sesuai harapan. “Memang, karena ini kita mengejar makan bergizi (MBG) ‘kan. Perlu jutaan telur, perlu jutaan ayam. Dampaknya memang agak-agak naik. Karena ‘kan ayam ini tidak bisa kita paksakan menurun hari ini. Jadi, memang perlu waktu. Kita akan mengalami itu. Karena memberi makan banyak sekali penerima manfaat. Sehingga (harga) telur naik sedikit, ayam naik sedikit. Tentu dampaknya artinya program (MBG) ini berhasil,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Sabtu (1/11/2025).
Pernyataan tersebut menimbulkan perdebatan karena mengesankan bahwa inflasi pangan dianggap sebagai indikator positif. Padahal, dalam konteks ekonomi makro, kenaikan harga bahan pokok adalah alarm dini terhadap potensi inflasi tinggi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Inflasi Bukan Cermin Keberhasilan MBG
Pemerintah seharusnya tak lupa bahwa menjaga harga tetap stabil merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Inflasi pangan yang saat ini menembus lebih dari 6% jelas jauh di atas target inflasi nasional. Padahal Pemerintah Indonesia menargetkan inflasi umum sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen untuk tahun 2025 hingga 2027. Bila dibiarkan, efeknya akan merembet ke semua sektor, dari biaya makan keluarga, operasional warung kecil, hingga ongkos produksi industri makanan.
Daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi korban pertama. Mereka yang tidak terlibat dalam program MBG tetap harus membeli bahan pangan di pasar dengan harga tinggi. Akibatnya, uang belanja harian semakin menipis, konsumsi menurun, dan roda ekonomi rakyat tersendat. Ironisnya, sementara masyarakat kecil berhemat, para pengelola dapur besar penyedia makanan MBG justru panen keuntungan.
Sebagian besar penyedia MBG membeli pasokan dari distributor besar atau perusahaan skala industri, bukan dari peternak lokal. Akibatnya, uang negara yang digelontorkan untuk program ini lebih banyak berputar di tangan korporasi besar ketimbang pedagang tradisional. Bahkan, keuntungan besar dari para bos pemilik dapur MBG justru mengalir ke luar daerah — bahkan ke luar negeri yang biasa umum terjadi sebagai gaya hidup orang kelas atas.
Agar MBG Tak Menggerus Ekonomi
Tujuan program MBG memang mulia: menyehatkan generasi muda. Namun keberhasilan sejati bukan diukur dari berapa banyak telur yang dikonsumsi, melainkan seberapa stabil ekonomi rakyat setelah program berjalan. Harga pangan yang melonjak adalah alarm, bukan prestasi. Bila pemerintah terlalu berfokus pada sisi distribusi bantuan tanpa mengatur keseimbangan pasokan, maka dampaknya bisa kontraproduktif.
Pemerintah perlu segera memperbaiki mekanisme pengadaan bahan pangan MBG dengan melibatkan peternak dan koperasi lokal. Dengan cara ini, efek ekonomi positif dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa, bukan hanya pemilik perusahaan besar. Selain itu, kementerian terkait perlu menyiapkan subsidi stabilisasi harga dan mempercepat program peningkatan produksi unggas nasional agar tidak terus bergantung pada pasar besar.
Kesehatan anak bangsa memang penting, tetapi menjaga harga pangan tetap terjangkau juga bagian dari kesehatan ekonomi nasional. Jangan sampai program bergizi gratis justru menciptakan beban baru bagi rakyat kecil. Karena bila harga ayam dan telur terus naik tanpa kendali, MBG hanya akan menjadi “makan bergizi” bagi statistik pemerintah, bukan bagi kesejahteraan rakyat kecil di Indonesia.
Jika situasi ini terus berlanjut, program MBG bisa berubah menjadi proyek yang membebani masyarakat luas. Pemerintah memang patut diapresiasi karena berusaha menyehatkan generasi muda melalui gizi seimbang, tetapi keberhasilan program sosial seharusnya tidak mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat. Kenaikan harga bahan pokok harus diwaspadai, bukan dirayakan.
Untuk mengatasi masalah harga, pemerintah perlu memperkuat tata niaga bahan pangan agar tidak ada pihak yang mendominasi rantai pasok. Salah satu solusi konkret adalah memperluas kemitraan langsung antara dapur MBG dan peternak lokal, bukan hanya supplier besar saja. Dengan begitu, dampak ekonomi program tidak berhenti di meja makan anak sekolah, melainkan juga dirasakan para produsen di desa atau warga lokal sekitar dapur MBG berdiri.
