Daily Dose Indonesia – DPR RI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, dan salah satu kebijakan pusat yang mencuri perhatian adalah alokasi dana sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut MBG sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas pembangunan, sejajar dengan sektor ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.
Anggaran Jumbo untuk MBG
Anggaran MBG cukup besar itu telah resmi setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 menjadi Undang-Undang melalui Sidang Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun 2025-2026 pada Selasa (23/9/2025).
Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2025 sebesar Rp 217.86 triliun, atau meningkat 53,78 persen. Anggaran besar ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan gizi ke sekolah-sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan. Pemerintah berharap MBG tidak hanya menjadi program sosial, tapi juga menjadi salah satu stimulus ekonomi yang mendorong pertumbuhan hingga 8 persen.
MBG sebagai Agenda Prioritas Pemerintah
Dengan menjadikannya sebagai bagian dari agenda prioritas, MBG disejajarkan dengan sektor strategis seperti ketahanan pangan dan pendidikan. Artinya, pemerintah melihat masalah gizi bukan sekadar urusan kesehatan semata, tetapi sebagai fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan bahwa dana sebesar itu bukan sekadar angka simbolis, melainkan komitmen untuk mengatasi masalah stunting, ketidakamanan pangan, dan layanan gizi di sekolah-sekolah. Pemerintah ingin memperluas jangkauan penerima manfaat MBG agar anak-anak di wilayah terpencil pun dapat menikmati program yang sama.
“Meliputi kegiatan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global,” ucap Purbaya menyebutkan agenda prioritas di rapat paripurna.
Potensi Manfaat dan Tantangan
Manfaat:
-
Penyediaan gizi yang merata: Dana besar memungkinkan distribusi makanan bergizi ke lebih banyak sekolah dan daerah terpencil.
-
Dampak kesehatan jangka panjang: Penurunan stunting, peningkatan imunisasi, dan penambahan gizi mikro bagi balita dan ibu hamil.
-
Stimulasi ekonomi lokal: Peningkatan permintaan bahan lokal (seperti sayur, buah, bahan pokok) bisa mendongkrak sektor pertanian dan UMKM gizi.
Tantangan:
-
Penyerapan anggaran: Memastikan bahwa dana Rp335 triliun tersebut tidak mengendap dan benar-benar terserap dalam pembangunan gizi yang efektif.
-
Sistem distribusi dan logistik: Pengadaan makanan bergizi dalam jumlah besar memerlukan rantai pasok, penyimpanan, dan distribusi yang kuat serta pengawasan ketat agar kualitas tak menurun.
-
Pengawasan dan akuntabilitas: Risiko penyimpangan, korupsi kecil, atau inefisiensi bisa muncul jika kontrol di tingkat daerah dan sekolah belum maksimal.
Analisis: Rp335 Triliun dan Dampaknya bagi Ekonomi & Sosial
Alokasi sebesar ini menempatkan MBG sebagai game changer dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Selain memperkuat kondisi gizi masyarakat, penyediaan makanan bergizi di sekolah bisa membantu mengurangi biaya kesehatan masa depan dan meningkatkan produktivitas generasi mendatang.
Dirangkum dari Tempo, program prioritas di APBN 2026 nantinya Ketahanan pangan: Rp164,7 triliun, Ketahanan energi: Rp402,4 triliun, Program Makan Bergizi (MBG): Rp335 triliun, Pendidikan: Rp769,1 triliun, Kesehatan: Rp244 triliun, Perlindungan sosial: Rp508,2 triliun.
Secara makro, pemerintah berharap bahwa kombinasi prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke rentang 7-8 persen. MBG menjadi bagian dari “paket stimulus sosial” yang harapannya tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memperkuat daya beli dan menciptakan lapangan kerja lokal.
Saran untuk Memastikan Rp335 Triliun Tepat Sasaran
-
Transparansi publik – Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan laporan berkala yang mudah diakses publik tentang penggunaan dana MBG: jumlah penerima, lokasi, kualitas makanan, dan evaluasi dampaknya.
-
Penguatan SDM lokal dan pelatihan dapur – Agar standar gizi dan keamanan terpenuhi di seluruh daerah, pelatihan serta pendampingan kepada penyelenggara MBG perlu ditingkatkan.
-
Digitalisasi monitoring – Manfaatkan aplikasi atau sistem pemantauan digital untuk melacak penyaluran makanan, suplai bahan baku, dan pelaporan hasil di lapangan.
-
Kolaborasi antar pemerintahan – Program pusat perlu didukung oleh pemerintah daerah agar distribusi tepat waktu dan kualitas makanan tidak terkikis oleh logistik yang buruk.
-
Fokus pada kualitas, bukan hanya kuantitas – Agar dampak jangka panjang benar-benar dirasakan, kualitas gizi dan keamanan makanan tidak boleh diabaikan hanya demi memperluas cakupan.
Dengan dana sebesar Rp335 triliun, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi salah satu keberhasilan besar pemerintahan — jika dijalankan dengan profesional, transparan, dan diiringi komitmen pengawasan yang kuat. Program ini bisa jadi tonggak perubahan nyata dalam kualitas hidup anak-anak Indonesia dan momentum percepatan pembangunan manusia bangsa.
