Daily Dose Indonesia – Komisi I DPRD Kota Blitar menyoroti pelaksanaan program RT Keren dalam rapat bersama mitra komisi terkait pembahasan Perubahan Anggaran APBD 2025, Rabu (6/8/2025). Dalam rapat tersebut, Komisi I mengundang Camat, Badan Keuangan Daerah (BKD), Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD 2025 berjalan sesuai perencanaan. Komisi I juga meminta penjelasan terkait kelanjutan program RT Keren yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Blitar.
Perubahan Pola Pelaksanaan RT Keren
Agus Zunaidi mengungkapkan bahwa program RT Keren saat ini mengalami beberapa perubahan dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya. Jika sebelumnya satu kelompok masyarakat (Pokmas) mewakili satu RW, kini satu Pokmas membawahi dua RW sekaligus.
“Program yang dulu namanya RT Keren ini, kapan akan mulai diluncurkan? Karena ini kan masa transisi dari kepemimpinan yang baru. Ada beberapa perbedaan mendasar, seperti pola Pokmas yang kini membawahi dua RW. Ini perlu disosialisasikan oleh stakeholder terkait,” ujar Agus.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi yang ketat terhadap kegiatan fisik yang akan diajukan dalam program tersebut. Menurutnya, program harus menghindari tumpang tindih pembangunan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kalau per RT 50 juta, tidak semua RT kan membutuhkan anggaran yang berupa fisik, contohnya RT di jalan Merdeka kan sudah bagus-bagus. Jangan sampai seperti dulu-dulu kegiatan fisiknya buat dumpal bendera, itu kan fungsinya gak ada. Ya mungkin kini prioritas yang mana,” jelasnya.
Masukan Terkait Skema Anggaran
Komisi I meminta agar alokasi dana untuk program RT Keren tidak dibatasi secara kaku, diberikan nilai persentase antara fisik dan non-fisik. Agus mencontohkan bahwa tidak semua RT membutuhkan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah yang infrastrukturnya sudah baik.
“Kalau satu RT diberi Rp50 juta, tidak semua RT itu butuh pembangunan fisik. Ada yang mungkin cukup dengan pelatihan atau kegiatan pemberdayaan. Jadi jangan dipaksakan harus ada fisiknya sekian persen dan non-fisik sekian persen,” tegas Agus yang juga menjabat Ketua DPC PPP Kota Blitar.
Maka itu Komisi I menyarankan perlu ada fleksibilitas dalam pemanfaatan anggaran, mengingat setiap lingkungan memiliki kebutuhan yang berbeda.
“Nah itu makanya kami minta tidak dibatasi, tadi di rapat hasilnya sudah sepakat seperti itu. Karena tiap RT itu lain ladang, lain belalang, lain pupuk, lain ikan, ibaratnya begitu,” tuturnya.
Verifikasi Jadi Kunci Utama
Komisi I menegaskan bahwa proses verifikasi sangat penting sebelum program dilaksanakan. Agus menilai program ini hanya akan efektif jika usulan dari masyarakat benar-benar diverifikasi dengan ketat dan disesuaikan dengan kebutuhan riil lapangan.
“Jangan sampai program ini hanya menyerap anggaran tapi tidak memberi manfaat nyata. Kami sudah menyampaikan agar Tapem selektif dalam proses verifikasi sebelum pelaksanaan. Supaya nanti tidak ada kesan tidak asal serap anggaran saja, tapi skala prioritas tidak fungsi,” ujarnya.
Dengan rapat ini, DPRD berharap program RT Keren dapat berjalan lebih baik di masa mendatang, serta benar-benar menjadi sarana pembangunan dari bawah (bottom-up) yang efektif dan tepat guna bagi masyarakat.
Komitmen Pemkot Blitar Melanjutkan Program
Sebagai informasi, RT Keren merupakan program gagasan Wali Kota Blitar periode 2021–2025, Santoso. Di masa kepemimpinan Wali Kota saat ini, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), program ini tetap dilanjutkan sebagaimana yang dijanjikannya saat kampanye. Namun, Mas Ibin menegaskan perlunya perbaikan dalam implementasinya.
Dalam keterangannya terbaru, Mas Ibin menyampaikan bahwa pendekatan pembangunan akan lebih disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dia menyebut beberapa RT infrastrukturnya sudah bagus, sehingga kedepan nanti program akan diprioritaskan ke program lain di satu kelurahan.
“Kalau tahun depan memang rencananya RT Keren kita akan tarik ke tingkat level kelurahan, yang menjadi program ‘karya mas’. Tapi untuk tahun ini karena sudah terencana dan terprogram RT Keren kita lanjutkan, tetap RT keren. Saat ini tahapannya rekrutment pendamping, setelah itu perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. jadi pencairan itu di tahap pelaksanaan di semua RT, sekitar 600an RT, per RT sekitar 50 juta,” jelas Mas Ibin usai rapat paripurna 22 Juli 2025.
