Daily Dose Indonesia — Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (30/3/2026). Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah mewakili Bupati Rijanto menyampaikan capaian kinerja pembangunan di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi didampingi Wakil Ketua I M Rifa’i dan Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari. Dalam rapat tersebut, Wabup Beky menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran. LKPJ juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
“LKPj merupakan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 beserta perubahannya,” kata Beky.
Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2025 difokuskan pada penguatan sumber daya manusia dan ekonomi lokal.
“Penguatan sumber daya manusia unggul dan ekosistem ekonomi lokal untuk kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.
Tema tersebut kemudian dijabarkan dalam sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik berbasis digital.
Dari sisi kinerja makro, Beky menyebut sejumlah indikator menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tercatat mencapai 5,06 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,44 persen. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 74,43.
Namun, capaian yang paling menonjol adalah penurunan angka kemiskinan yang mencapai titik terendah dalam dua dekade terakhir.
“Persentase penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 7,57 persen dan merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun terakhir,” kata Beky.
Ia menjelaskan, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari berbagai program intervensi yang dijalankan pemerintah daerah, seperti bantuan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, hingga pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan.
Selain itu, ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan turunnya indeks gini menjadi 0,351. Indeks daya saing daerah bahkan tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yang menunjukkan penguatan di berbagai sektor pembangunan.
Di bidang tata kelola pemerintahan, indeks reformasi birokrasi meningkat menjadi kategori “memuaskan”, sementara indeks kepuasan masyarakat juga naik menjadi 88,82. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meski demikian, Beky tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang masih dihadapi. Tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 4,49 persen dan lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur. Selain itu, indeks infrastruktur mengalami penurunan akibat keterbatasan pendanaan, khususnya pada sektor irigasi.
“Tahun 2025 merupakan tahun transisi yang penuh tantangan dan dinamika. Namun, dengan kerja keras dan sinergi yang kuat, beberapa pencapaian berhasil diraih,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Capaian kinerja pembangunan yang diraih sepanjang tahun 2025 patut kita syukuri bersama. Namun tentu tidak membuat kita lantas berbangga diri. Di hadapan kita masih banyak tantangan pembangunan yang harus segera diselesaikan,” kata Beky.
Dalam kesempatan tersebut, Beky juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi mengatakan, setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan rapat paripurna mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD menanggapi LKPJ yang disampaikan saat itu. Masukan fraksi-fraksi DPRD nantinya memberikan pandangan pembangunan ke depan agar bisa diarahkan lebih baik.
“Iya besok kita mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, nah di situ nanti tiap fraksi akan memberikan pandangannya agar bagaimana pembangunan pemerintah bisa lebih baik sesuai apa yang diharapkan rakyat,” ujar Supriadi.
