Daily Dose Indonesia – Pemerintah menyiapkan insentif bagi guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyatakan guru yang dipercaya mengawasi pelaksanaan program akan memperoleh insentif Rp100 ribu setiap 10 hari sekali.
Nanik menegaskan bahwa mekanisme pencairan insentif tidak bisa dilakukan secara sembarangan. “Sebagai bentuk apresiasi atas tambahan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepada guru penanggung jawab program MBG di sekolah diberikan insentif,” kata Nanik dikutip dari Tempo Senin, 29 September 2025.
Ia menambahkan, tanggung jawab penyaluran insentif akan dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing daerah. Di sini setiap sekolah nantinya bisa menyetorkan 1 hingga 3 guru kepada SPPG untuk dijadikan penanggung jawab MBG di sekolah tersebut. Guru yang dijadikan penanggung jawab program MBG ini di prioritaskan dari golongan guru bantu dan guru honorer, serta menggunakan rotasi harian agar pelaksanaan lebih merata.
“Sehingga peran mereka dalam memastikan kelancaran distribusi MBG serta peningkatan status gizi anak bangsa dapat berjalan optimal,” kata Nanik.
SPPG juga memiliki peran penting dalam memastikan insentif sampai tepat waktu dan tidak terjadi penyelewengan. Selain menyalurkan dana, SPPG mengawasi langsung kinerja guru penanggung jawab di lapangan agar program berjalan sesuai standar.
Kebijakan pemberian insentif ini diharapkan dapat memotivasi guru untuk lebih serius mengawasi kualitas makanan dan proses distribusi MBG, mengingat program ini menyasar jutaan siswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh dapur penyedia makanan, tetapi juga oleh kedisiplinan dan pengawasan di tingkat sekolah.
Peran Guru dalam Menjaga Kualitas MBG
Kebijakan ini muncul karena pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas dapur penyedia makanan, tetapi juga oleh pengawasan ketat di tingkat sekolah. Guru yang menjadi penanggung jawab berperan memastikan makanan diterima siswa dalam kondisi layak konsumsi, tepat waktu, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan.
Sejak program MBG diluncurkan secara nasional, muncul beberapa kendala di lapangan, termasuk insiden makanan basi dan kasus keracunan di sejumlah daerah. Kejadian tersebut menyoroti lemahnya sistem pengawasan di sekolah, terutama terkait proses distribusi dan pengecekan kualitas makanan sebelum disajikan kepada siswa.
Dengan adanya insentif, guru diharapkan memiliki motivasi tambahan untuk lebih serius mengawasi setiap tahap distribusi makanan, mulai dari penerimaan, penyimpanan sementara, hingga proses penyajian kepada siswa. Kehadiran pengawas yang disiplin dan bertanggung jawab diharapkan dapat meminimalisir risiko gangguan keamanan pangan.
Bentuk Apresiasi atas Beban Tugas Tambahan
Selain mendorong kualitas pengawasan, pemberian insentif ini juga dipandang sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap guru yang menerima tugas tambahan di luar kegiatan mengajar. Tanggung jawab mengawasi program MBG tentu menambah beban kerja guru, mulai dari memastikan kelengkapan data penerima manfaat, memantau higienitas makanan, hingga menyampaikan laporan rutin kepada pihak terkait.
Meski jumlah insentif yang diterima relatif kecil, kebijakan ini dianggap penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan beban kerja tambahan yang diemban guru. Insentif ini diharapkan dapat menjadi dorongan moral agar guru tetap konsisten menjalankan tugasnya dengan baik.
Keterlibatan guru di tingkat sekolah juga menjadi penghubung penting antara pemerintah pusat, penyedia layanan katering, dan siswa sebagai penerima manfaat. Guru yang memiliki kedekatan langsung dengan siswa dapat segera melaporkan masalah di lapangan, termasuk jika ditemukan makanan tidak layak atau proses distribusi yang bermasalah.
Tantangan Perbaikan MBG
Namun demikian, kebijakan insentif ini juga memiliki tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pencairan dana tidak mengalami keterlambatan agar tidak mematahkan semangat guru. SPPG di daerah juga dituntut transparan dalam administrasi keuangan agar tidak ada kebocoran anggaran.
Pemerintah juga disarankan untuk melengkapi insentif dengan program pelatihan khusus bagi guru penanggung jawab MBG, terutama mengenai dasar-dasar keamanan pangan, prosedur pemeriksaan makanan, serta pelaporan insiden. Pelatihan ini penting agar guru memiliki kapasitas yang memadai dalam mendeteksi masalah sejak dini.
Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas insentif ini. Apakah benar mampu meningkatkan pengawasan dan menekan jumlah insiden, atau hanya menjadi tambahan pendapatan tanpa pengaruh signifikan terhadap kinerja.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional dengan anggaran triliunan rupiah. Keberhasilannya akan sangat menentukan citra pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, langkah pemberian insentif kepada guru merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.
Dengan sistem insentif yang tepat sasaran, pengawasan yang lebih ketat, dan dukungan pelatihan yang memadai, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
