Daily Dose Indonesia – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh biaya perawatan ribuan korban keracunan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Data BGN hingga 25 September 2025 menunjukkan bahwa ada 5.914 penerima manfaat terdampak di tiga wilayah berbeda, dengan mayoritas korban berasal dari Jawa. Kasus keracunan melonjak tajam pada periode Agustus hingga September, menyebabkan puluhan ribu siswa dan penerima manfaat lainnya mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi.
Pemerintah meyakinkan publik bahwa tanggung jawab atas kejadian ini sepenuhnya di bawah payung Undang-Undang, sehingga korban mendapatkan perawatan tanpa harus menanggung biaya sendiri. Hal ini sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi warganya dari risiko kesehatan terkait program bantuan sosial.
“Kami sampaikan bahwa penerima manfaat Program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun. Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah,” jelas Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengutip Bisnis, Senin (29/9/2025).
Penyebab utama keracunan berasal dari kontaminasi bakteri berbahaya seperti Escherichia coli (E. Coli), Salmonella, serta kontaminasi air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Beberapa daerah mengonfirmasi adanya kasus bakteri yang tumbuh akibat proses penyimpanan bahan makanan yang tidak higienis, distribusi yang buruk, hingga pengolahan yang tidak sesuai standar keamanan pangan.
Statistik dan Dampak Kasus Keracunan MBG
Peningkatan kasus keracunan gasal menyita perhatian pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan laporan resmi dan pengawasan berbagai lembaga, ada bukti adanya korelasi langsung antara pelaksanaan program MBG massif dengan insiden keracunan massal di sekolah-sekolah.
Data menunjukkan bahwa sejak Januari hingga akhir September 2025, sudah tercatat ribuan siswa yang dirawat atau mengalami gejala keracunan seperti diare, muntah, gatal-gatal, hingga sesak nafas. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan beberapa provinsi lain insiden serupa terjadi secara berulang.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan terus melakukan uji laboratorium dan audit di dapur-dapur pengolahan MBG untuk mengidentifikasi sumber masalah.
Langkah Pemerintah dan Rekomendasi Perbaikan Program MBG
Menghadapi situasi yang krusial, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional sebaiknya mengambil serangkaian langkah strategis untuk memperbaiki program MBG serta mencegah kejadian serupa terulang:
-
Penguatan Standar Keamanan Pangan: Pemerintah harus menetapkan dan mengawasi penerapan standar yang sangat ketat pada setiap tahapan rantai pasok pangan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi.
-
Penerapan Teknologi Deteksi Dini: Inovasi teknologi seperti “Ompreng Pendeteksi Keracunan MBG” berbasis IoT dari siswa SMA Negeri 2 Cilacap menjadi contoh nyata penggunaan teknologi untuk memantau kualitas makanan secara real-time. Pemerintah perlu mendukung pengembangan dan implementasi alat serupa di seluruh penyediaan makanan MBG.
-
Pelatihan dan Sertifikasi Petugas MBG: Petugas pengelola dan pengolah makanan di program MBG harus mendapatkan pelatihan berkala serta sertifikasi pengolahan makanan yang benar agar mampu menjaga hygiene dan keamanan pangan.
-
Peningkatan Pengawasan dan Audit Berkala: Audit kesehatan menyeluruh di dapur dan instalasi produksi MBG wajib dilakukan secara reguler dengan pelaporan transparan kepada publik, melibatkan Kementerian Kesehatan dan lembaga independen.
-
Keterlibatan Komunitas dan Sekolah: Masyarakat dan sekolah harus dilibatkan aktif dalam pengawasan mutu dan pelaporan jika ditemukan indikasi penyimpangan atau potensi bahaya dalam medan makanan MBG.
-
Pengembangan Sistem Pelaporan dan Respons Cepat: Kanal pengaduan dan kaji ulang kasus keracunan harus tersedia agar pemerintah dapat merespons dengan cepat dan memutus rantai penyebaran masalah.
Memulihkan Kepercayaan dan Melanjutkan Program MBG
Meski berbagai tantangan muncul, program MBG merupakan inisiatif penting dalam mengatasi stunting dan kekurangan gizi pada anak Indonesia dengan target lebih dari 80 juta penerima manfaat pada 2025–2026. Oleh karena itu, penghentian total tidak menjadi opsi utama, melainkan transformasi dan perbaikan program secara menyeluruh.
Pemerintah harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dalam menjalankan program ini. Dengan perbaikan yang terstruktur dan teknologi yang tepat, MBG dapat berjalan lebih aman dan efektif, memberikan dampak positif signifikan pada kesehatan generasi penerus bangsa.
