Daily Dose Indonesia – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas layanan kesehatan hingga ke pelosok desa. Salah satu langkah nyata tahun ini adalah merenovasi Puskesmas Pembantu (Pustu) di kawasan pinggiran yang selama ini luput dari perhatian, menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Tahun anggaran 2025, sektor kesehatan menerima alokasi dana DBHCHT sebesar Rp 15,2 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 1,68 miliar difokuskan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya Pustu dan Puskesmas yang mengalami kerusakan cukup parah.
Salah satu lokasi prioritas adalah Pustu Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, yang kondisinya cukup memprihatinkan. Pustu yang berada di ujung selatan Kabupaten Blitar ini sebelumnya sempat roboh, membuat warga sekitar harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Muhdianto, menyebutkan bahwa pembenahan infrastruktur kesehatan di daerah pinggiran seperti Tumpak Kepuh merupakan bagian dari strategi fokus dan selektif.
“Karena anggaran tidak bisa menjangkau seluruh fasilitas yang rusak sekaligus, kami memilih untuk membenahi yang kondisinya paling mendesak terlebih dahulu,” jelas Muhdianto, Kamis (3/7/2025).
Ia menambahkan bahwa keberadaan puskesmas di desa-desa terpencil sangat vital, terutama bagi masyarakat miskin dan lansia yang tidak mungkin sering bepergian jauh hanya untuk berobat.
“Pustu ini benar-benar jadi tumpuan warga. Kalau rusak, otomatis mereka kesulitan mendapatkan layanan dasar. Maka dari itu, pembangunannya kami percepat,” ujarnya.
Muhdianto juga menekankan bahwa pembangunan ini bukan sekadar renovasi, melainkan membangun ulang dari awal.
“Khusus di Tumpak Kepuh, karena kondisinya sudah roboh total, kita putuskan untuk membangunnya kembali dari nol. Harapannya nanti warga tak lagi harus ke kota hanya untuk kontrol rutin,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Dinkes Blitar terus mengupayakan agar kebijakan anggaran kesehatan diarahkan untuk menjawab kebutuhan lapangan secara langsung.
“Kami ingin layanan kesehatan makin dekat, makin mudah diakses, dan tentunya efisien dalam penggunaan anggaran,” pungkasnya.
