Daily Dose Indonesia — Pemerintah Kota Blitar di bawah pemerintahan Wali Kota Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin mencatat prestasi nasional setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). Kota Blitar memperoleh nilai 92,15 dan menempati posisi tiga besar kategori istimewa nasional bersama Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin, yang hadir menerima penghargaan secara langsung, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses panjang membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam keterangannya, Mas Ibin mengatakan bahwa penguatan integritas harus menjadi perilaku sehari-hari seluruh aparatur dan masyarakat Kota Blitar.
“Penghargaan ini memang sudah diumumkan sebelumnya, dan hari ini kami resmi menerimanya langsung di Yogyakarta,” ujar Mas Ibin saat dikonfirmasi usai acara.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Blitar akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis pencegahan korupsi dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, predikat kategori istimewa ini hanya mungkin dicapai karena adanya konsistensi reformasi birokrasi dan pengawasan publik yang terus diperkuat. Mas Ibin menyampaikan bahwa Kota Blitar tidak sekadar menargetkan penghargaan, tetapi menanamkan budaya antikorupsi di semua layanan pemerintahan.
Ia juga menekankan bahwa praktik integritas di tingkat lokal merupakan bagian penting untuk memperkuat peradaban politik nasional. Dalam pandangan Mas Ibin, kota kecil pun memiliki tanggung jawab besar menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Kami tetap berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas, tetapi komitmen semacam ini membutuhkan keterlibatan setiap pihak,” terangnya.
Kegiatan HAKORDIA 2025 mengangkat tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” dan dihadiri Menteri Agama, Menteri PPPA, Menteri Transmigrasi, Menteri Komunikasi, serta pimpinan lembaga negara lainnya. Puncak peringatan ini sekaligus disertai peluncuran Indeks Integritas Nasional dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.
KPK menjelaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang konsolidasi pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh pemerintah daerah.
Bagi Kota Blitar, raihan kategori istimewa merupakan penguatan atas pembangunan birokrasi bersih yang menjadi agenda prioritas pemerintahan Mas Ibin selama empat tahun selanjutnya. Pemerintah Kota Blitar memastikan akan memperluas edukasi publik, meningkatkan kualitas laporan pencegahan, serta memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan layanan pemerintahan.
“Saya mengajak seluruh warga untuk menjadikan capaian ini sebagai langkah nyata. Mari satukan tindakan, menjaga integritas, dan bersama-sama mewujudkan Kota Blitar yang lebih maju dan bersih dari praktik korupsi,” tuturnya.
Melalui pencapaian ini, Kota Blitar menegaskan sebagai daerah dengan tata kelola transparan dan berorientasi integritas. Mas Ibin memastikan bahwa agenda reformasi birokrasi tetap berjalan dengan fokus pada pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen itu diperkuat dengan Mas Ibin memastikan tidak akan berhenti pada penghargaan, tetapi menjadi gerakan yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
