DDI, BLITAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya untuk mengatasi kerusakan jalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, langkah konkret pun diambil, Pemkab Blitar melakukan audiensi langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, membawa serta harapan dan proposal pembangunan dari Bumi Penataran.
Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Beky Herdihansah, didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Hamdan Zulkifli Kurniawan, dan sejumlah pejabat lainnya, delegasi ini membawa berkas-berkas usulan prioritas pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan rusak, jembatan, sarana irigasi, dan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu).
Dalam pertemuan tersebut, mereka diterima oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Kementerian PU RI, Usman Hermanto. Wabup Beky menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional, agar pembangunan tidak hanya terfokus di kota-kota besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat daerah seperti Blitar.
Usman Hermanto menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa usulan pembangunan Pasar Kesamben sudah masuk dalam rencana pembangunan nasional dan diproses untuk direalisasikan pada tahun 2026. Sedangkan usulan lainnya akan diselaraskan dengan efisiensi anggaran dan program pusat yang sedang berjalan.
Salah satu hal paling mendesak yang disampaikan oleh Wakil Bupati Beky adalah kerusakan parah pada sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blitar. Menurut Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan, beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk diperbaiki oleh pemerintah pusat di antaranya: ruas jalan Brongkos Kesamben–Ngembul Binangun, Candirejo Ponggok–Dayu Nglegok, beberapa jalur sirip di sepanjang Pantai Selatan (Jalur Lintas Selatan/JLS).
Ruas-ruas ini memerlukan konstruksi beton yang membutuhkan anggaran sangat besar, mencapai miliaran rupiah, yang tidak mampu ditanggung oleh APBD Kabupaten Blitar tahun ini. Bahkan, untuk pembangunan jembatan, Pemkab tidak memiliki alokasi anggaran sama sekali di tahun 2025.
“Kondisinya memang seperti itu, kami terus berupaya untuk perbaikan jalan,” ungkap Hamdan.
Tak hanya pembangunan fisik, perjuangan ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, jalan dan infrastruktur yang layak akan mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, dan mobilitas warga secara luas. Pasar Kesamben, misalnya, menjadi titik penting yang diharapkan bisa mendorong perekonomian jika pembangunannya bisa segera dimulai.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rully Wahyu Prasetyowanto, menjelaskan bahwa kunjungan ke Jakarta ini dilakukan untuk mencari solusi konkret, bukan sekadar formalitas. Namun, hingga kini, usulan tersebut masih dalam tahap proses dan menunggu keputusan dari Menteri PUPR.
“Ya memang yang kami sampaikan masih tahap proses, selanjutnya kami akan mengkonfirmasi proses lanjutannya itu,” kata Rully, Jumat (18/4/2025).
Sementara itu, kondisi anggaran perbaikan infrastruktur Kabupaten Blitar di tahun 2025 mengalami penurunan drastis dari Rp150 miliar pada tahun sebelumnya, menjadi hanya sekitar Rp80 miliar. Penurunan ini membuat banyak proyek penting terpaksa ditunda, dan semakin menguatkan alasan Pemkab Blitar untuk mengajukan bantuan ke pusat.
Masyarakat Kabupaten Blitar pun berharap besar akan kerja nyata pemerintah, bukan hanya dalam bentuk rencana, tetapi juga realisasi. Jalan yang rusak, jembatan yang tidak memadai, dan kebutuhan irigasi yang mendesak, semuanya menanti tindakan nyata.
Langkah Wakil Bupati Beky dan timnya ke Jakarta bukan sekadar perjalanan birokrasi—tetapi bentuk perjuangan untuk membawa perubahan bagi Blitar. Semoga harapan yang dibawa dalam berkas-berkas proposal itu segera menemukan jawaban dalam bentuk infrastruktur yang kokoh, akses jalan yang mulus, dan masa depan Blitar yang lebih maju.
