Daily Dose Indonesia – Gebyar Apresiasi Pajak Daerah dan Undian PBB-P2 Kota Blitar tahun ini menghadirkan suasana berbeda. Di tengah acara yang meriah dan dipenuhi warga, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin—yang akrab disapa Mas Ibin—menjadi sorotan setelah muncul dengan kaos pribadinya alih-alih seragam kegiatan. Keputusan spontan itu bukan sekadar pilihan busana, melainkan pesan politik dan moral bahwa efisiensi anggaran harus dimulai dari hal kecil, bahkan dari seorang kepala daerah.
Acara yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Blitar pada Jumat (12/12/2025) itu dihadiri Ketua DPRD dr Syahrul Alim, Sekda Priyo Suhartono, jajaran OPD, perbankan, lurah, camat, hingga petugas pajak. Di hadapan ribuan peserta, Mas Ibin memulai sambutannya dengan rasa syukur dan apresiasi bagi para wajib pajak yang disebutnya sebagai “pahlawan pembangunan kota.”
Namun titik paling menarik justru muncul saat ia menyinggung soal kaos hitam yang dipakai mayoritas panitia.
“Tadi saya sampai di sini saya pakai batik, kemudian saya tanya, ‘Ternyata kok Anda pakai kaos hitam?’” ujar Mas Ibin, menceritakan kebingungannya di awal acara.
Ia kemudian mengaku sempat heran karena biasanya seluruh peserta dan pejabat sudah disiapkan seragam acara.
“Saya nanya kepada Pak Kepala BPKAD, ‘Loh ini kok saya ndak dikasih kaos?’,’’ ucapnya.
Jawaban Kepala BPKAD langsung mengubah suasana.
“Ternyata Pak Kepala BPKAD lapor ini dalam rangka efisiensi,” kata Mas Ibin.
Mengetahui hal itu, ia langsung mengambil keputusan sederhana namun penuh simbol: mengambil kaos pribadi dari rumah dan memakainya saat itu juga.
“Alhamdulillah kita juga bisa ikut efisiensi,” lanjutnya.
Efisiensi Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Arah Kebijakan
Arah pidato Mas Ibin kemudian bergeser pada isu yang lebih besar, tekanan fiskal nasional yang membuat banyak daerah termasuk Kota Blitar harus berhemat. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan anggaran langsung untuk masyarakat sebagai prioritas utama, bukan untuk atribut atau kemasan acara.
“Pemerintah berusaha memprioritaskan pembangunan, pemerintah berusaha bagaimana bisa menyentuh masyarakat. Itu lebih utama dibanding seremoni-seremoni, dibanding atribut-atribut,” tegasnya.
Mas Ibin menyatakan efisiensi bukan berarti pemangkasan aktivitas, tetapi pengalihan fokus pada program yang memberi dampak nyata. Dirinya meminta masukan publik agar pemerintah bisa menilai kegiatan mana yang efektif dan mana yang tidak.
“Pemerintah hari ini berpikir bagaimana apapun kegiatan yang diselenggarakan optimal hasilnya, langsung menyentuh kepada masyarakat,” ujar Mas Ibin.
Ia menekankan bahwa tantangan fiskal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan pemerintah, tetapi harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran.
Pajak sebagai Fondasi Pembangunan dan Tanggung Jawab Moral
Selain menyoroti efisiensi, Mas Ibin kembali menegaskan pentingnya pajak sebagai tulang punggung pembangunan Kota Blitar. Dengan sumber daya alam yang minim, kontribusi wajib pajak menjadi kunci untuk memajukan kota.
“Pembangunan kota Blitar dilakukan dan dibangun oleh pajak warga kota Blitar,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut bahwa pemerintah menanggung pertanggungjawaban dunia dan akhirat atas setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat.
“Setiap rupiah yang Bapak Ibu bayar akan kami pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat,” kata Mas Ibin.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat BPKAD hingga petugas lapangan menjaga integritas pengelolaan pajak.
Transparansi dan Pelayanan Pajak Berbasis Teknologi
Di akhir sambutannya, Mas Ibin menyampaikan rencana besar pemerintah memperkuat transparansi dan modernisasi sistem pajak. Semua pendapatan, belanja, hingga program prioritas akan diumumkan secara berkala, salah satunya melalui videotron kota.
“Nanti diumumkan berapa anggaran kita, program pemerintah telah menghabiskan berapa, pajaknya berapa. Minimal triwulan sekali atau setahun tiga kali,” jelasnya.
Ia bahkan ingin menciptakan Pajak Award, memberikan apresiasi khusus bagi wajib pajak paling taat dan berkontribusi besar pada pembangunan.
Kota Blitar, menurutnya, sedang menuju kota masa depan, dan sistem pajak profesional berbasis teknologi akan menjadi fondasi perubahannya.
Keputusan sederhana Mas Ibin mengenakan kaos pribadi demi efisiensi mungkin terlihat sepele. Tetapi di tengah tekanan fiskal nasional menghadapi APBD 2025 yang berkurang drastis, pesan itu menjadi kuat bahwa pemerintah harus memberi contoh, bukan hanya perintah. Efisiensi bukan hanya angka di atas kertas tetapi dimulai dari sikap pemimpinnya.
