Daily Dose Indonesia — Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, menegaskan bahwa reformasi tata kelola data menjadi salah satu fondasi utama pembangunan Kota Blitar. Hal itu ia sampaikan saat membuka Forum Satu Data Kota Blitar 2025 di Ruang Sasana Praja, Selasa (18/11/2025). Forum ini mempertemukan seluruh produsen data dari OPD, lembaga vertikal, serta para wali data dan wali data pendukung.
Dalam arahannya, Mas Ibin menyampaikan bahwa era digital menuntut pemerintah daerah bekerja lebih terstruktur dan berbasis bukti, bukan mengandalkan perkiraan. Ia menegaskan bahwa data kini menjadi aset paling penting dalam menentukan arah kebijakan publik.
“Forum ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi komitmen kita untuk memperbaiki fondasi pembangunan. Setiap kebijakan harus berbasis bukti, bukan asumsi,” ujar Mas Ibin.
Menurutnya, masih ada persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun, yakni ketidaksinkronan data antar-OPD. Sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan hingga kemiskinan sering kali memiliki angka berbeda meski objeknya sama. Kondisi ini, tegasnya, harus segera dibenahi agar perencanaan pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Ketidakterpaduan data berpotensi menghambat efektivitas kebijakan. Karena itu, kita harus bergerak bersama menghilangkan ego sektoral,” katanya.
Ia meminta seluruh OPD memperkuat mekanisme koordinasi dengan Dinas Kominfo sebagai wali data utama. Mas Ibin menekankan bahwa Satu Data Indonesia, sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, harus menjadi standar kerja Pemkot Blitar agar seluruh data terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan SIPD dan Digitalisasi Data
Selain itu, Mas Ibin menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang kini menjadi platform wajib pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Lewat SIPD, setiap OPD dituntut mengunggah data sektoral secara berkala untuk memastikan dasar kebijakan jelas dan dapat diakses.
Kepala Bapperinda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, dalam laporannya menjelaskan bahwa SIPD memudahkan pemerintah membaca kebutuhan riil di lapangan. Contohnya, data pemeliharaan jalan kini terekam lengkap, mulai dari status ruas hingga usia jalan. Dengan begitu, keputusan teknis tidak lagi berdasarkan tebakan, melainkan perhitungan objektif.
“Ketika data sudah terisi lengkap di SIPD, maka seluruh proses perencanaan langsung otomatis terlihat dasarnya,” ujar Tri Iman. “Tugas kami adalah mengoordinasikan kebutuhan data lintas sektor agar setiap perencanaan pembangunan berbasis pada data.”
Ia menegaskan bahwa semua OPD harus meninggalkan cara lama yang mengandalkan estimasi kasar dan beralih ke metode perencanaan berbasis by name by address, terutama pada program bantuan masyarakat.
Data sebagai Pilar Transparansi dan Akuntabilitas
Mas Ibin juga menyoroti bahwa kualitas data menentukan tingkat akuntabilitas pemerintah. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan data yang terbuka, transparansi dan kepercayaan publik dapat meningkat.
“Data yang baik memperkuat transparansi. Masyarakat bisa melihat dasar kebijakan pemerintah, dan itu menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menekankan empat manfaat utama dari tata kelola data yang baik: perencanaan tepat sasaran, monitoring objektif, akuntabilitas publik yang kuat, dan kolaborasi antarlembaga yang lebih efektif.
Instruksi Wali Kota: OPD Harus Berubah
Mas Ibin kemudian memberikan instruksi khusus kepada seluruh kepala OPD agar tidak lagi memposisikan data sebagai formalitas administrasi. Ia meminta setiap perangkat daerah bertransformasi menjadi produsen data berkualitas yang siap diintegrasikan ke dalam sistem nasional.
“Saya menginstruksikan seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi demi menciptakan sistem data yang terintegrasi dan terpercaya. Tidak ada lagi data yang disimpan sendiri-sendiri. Pemerintah harus satu frekuensi,” tegasnya.
Forum Satu Data kemudian ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Kota Blitar 2026 sebagai dasar sinkronisasi berbagai sektor di tahun berikutnya.
Dengan penguatan tata kelola data dan transformasi digital yang terus didorong Mas Ibin, Pemerintah Kota Blitar menargetkan pembangunan daerah semakin presisi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Forum Satu Data ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk memperkuat konsolidasi data lintas sektor demi Kota Blitar yang lebih maju dan terukur demi pembangunan yang maksimal dan dampaknya dirasakan masyarakat.
