DPRD Kabupaten Blitar Dorong BPR Penataran Setor Dividen hingga Rp550 Juta untuk PAD 2027

DPRD Kabupaten Blitar Dorong BPR Penataran Setor Dividen hingga Rp550 Juta untuk PAD 2027
Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Blitar Nasa Barcelona Marhaenis menyampaikan hasil pembahasan Raperda Penyertaan Modal Daerah Ke Perseroda BPR Penataran di Rapat Paripurna, Jumat (20/11/2026).

Daily Dose Indonesia – DPRD Kabupaten Blitar melalui Panitia Khusus (Pansus) III mendorong peningkatan kontribusi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Penataran Artha Sejahtera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah, BPR Penataran diproyeksikan menyetorkan dividen sebesar Rp450 juta hingga Rp550 juta pada 2027.

Target tersebut menjadi salah satu hasil penting pembahasan Pansus III yang dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita dan dihadiri Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan instansi di Kabupaten Blitar.

Bacaan Lainnya
Banner DBHCHT Pemkab Blitar September 2026

Ketua Pansus III Nasa Barcelona Marhaenis menyampaikan, Raperda ini tidak hanya mengatur tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Penataran, tetapi juga memperkuat kewajiban perusahaan dalam memberikan kontribusi kepada daerah.

Dalam laporan hasil pembahasan, Pansus III mengungkapkan bahwa manajemen BPR Penataran memproyeksikan setoran dividen untuk PAD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp450 juta hingga Rp550 juta. Proyeksi tersebut didasarkan pada laba perusahaan per Oktober 2026 yang mencapai Rp1,2 miliar.

โ€œDividen wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS dan dianggarkan sebagai Pendapatan Asli Daerah,โ€ demikian salah satu ketentuan yang dimuat dalam hasil penyempurnaan Raperda.

Pansus III kemudian menambahkan ketentuan khusus mengenai dividen melalui Pasal 9. Aturan tersebut mewajibkan BPR Penataran menyerahkan dividen kepada pemerintah daerah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah memperhitungkan penyisihan cadangan dan sesuai dengan porsi kepemilikan saham daerah.

Kewajiban tersebut tetap memperhatikan kesehatan perusahaan. Pembagian dividen dilakukan apabila BPR memiliki saldo laba positif, rasio permodalan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tidak sedang menerima sanksi yang melarang distribusi laba. Dengan demikian, kontribusi kepada PAD tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional dan kesehatan bank.

Manajemen BPR Penataran juga memproyeksikan dividen dapat diserahkan sekitar April 2027 apabila tambahan penyertaan modal sebesar Rp951 juta dapat direalisasikan pada awal tahun anggaran. Realisasi tersebut tetap mengikuti keputusan RUPS dan persyaratan pembagian dividen yang berlaku.

Selain mengatur dividen, Pansus III juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Melalui Pasal 10, Bupati selaku wakil pemerintah daerah sebagai pemegang saham diwajibkan mengevaluasi kinerja Direksi dan Komisaris paling sedikit satu kali dalam setahun.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja. Hasilnya dapat menjadi dasar pemberian insentif, teguran tertulis, pengangkatan kembali, maupun pemberhentian pengurus melalui mekanisme RUPS. Bupati juga diwajibkan menyampaikan laporan evaluasi beserta tindak lanjutnya kepada DPRD setiap tahun.

โ€œKetentuan ini memberi DPRD instrumen nyata untuk mengawasi apakah modal yang bersumber dari APBD benar-benar menghasilkan kinerja dan dividen sesuai target,โ€ jelas Nasa dalam laporannya.

Dari sisi permodalan, pemerintah daerah telah menyetorkan modal sebesar Rp7,46 miliar kepada BPR Penataran. Raperda merencanakan tambahan setoran Rp951 juta pada Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, total penyertaan modal daerah diproyeksikan mencapai Rp8,41 miliar atau 84,1 persen dari modal dasar perusahaan sebesar Rp10 miliar.

Komposisi tersebut memastikan Pemerintah Kabupaten Blitar tetap menjadi pemegang saham mayoritas, jauh di atas ketentuan kepemilikan minimal 51 persen bagi pemerintah daerah.

Dalam pembahasannya, Pansus III juga memberikan perhatian terhadap manfaat ekonomi dari tambahan modal tersebut. Penyertaan modal pada 2027 harus memberikan dampak nyata bagi penguatan permodalan UMKM, terutama pedagang pasar, petani, serta alumni pelatihan Dinas Tenaga Kerja.

Karena itu, Pansus merekomendasikan Direksi BPR Penataran mencantumkan target laba dan dividen dalam Rencana Pelaksanaan Bisnis 2026-2031. Perusahaan juga diminta memperkuat penyaluran kredit kepada UMKM, menjaga kesehatan bank, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, serta menyusun peta jalan transformasi layanan digital.

Untuk memastikan pengawasan berjalan, Pansus III merekomendasikan Komisi II DPRD melakukan pemantauan berkala terhadap realisasi dividen, pelaksanaan kontrak kinerja, laporan evaluasi pengurus, dan penyaluran kredit UMKM.

Hasil pembahasan tersebut menyempurnakan Raperda dari semula enam bab dan 11 pasal menjadi tujuh bab dan 15 pasal. Seluruh anggota Pansus III menyatakan persetujuannya setelah melalui serangkaian rapat kerja, konsultasi, kajian tenaga ahli, serta harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Dalam laporan paripurna, Pansus III menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda BPR Penataran Artha Sejahtera untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan yang telah disepakati.

Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, DPRD Kabupaten Blitar mendorong agar penyertaan modal pemerintah daerah tidak hanya memperkuat permodalan BPR, tetapi juga menghasilkan kontribusi terukur bagi PAD dan memperluas manfaat pembiayaan bagi pelaku usaha masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *