Daily Dose Indonesia, BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian jawaban Bupati Blitar atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, Selasa (21/5/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Ratna Dewi Nirwana Sari. Turut hadir Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, serta para kepala OPD, camat, kepala instansi vertikal, dan segenap anggota dewan.
Dalam rapat tersebut, jawaban Bupati Blitar disampaikan oleh Wakil Bupati Beky Herdiansyah. Di hadapan forum paripurna, Beky membacakan tanggapan resmi terhadap pandangan lima fraksi DPRD, yaitu Fraksi PAN, Golkar, PDI-Perjuangan, PKB, dan Gerakan Persatuan Demokrat.
Bupati melalui Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas perhatian, kritik, dan dukungan terhadap substansi Raperda RPJMD.
“RPJMD disusun secara komprehensif dan berbasis pada permasalahan serta isu strategis nyata, termasuk dalam mengatasi ketimpangan wilayah, pengangguran, kemiskinan, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis agroindustri,” ujar Beky membacakan jawaban terhadap Fraksi PAN.
Kepada Fraksi Golkar, Bupati menyatakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam peningkatan kualitas SDM melalui bantuan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan sertifikasi mutu produk. Selain itu, komitmen terhadap percepatan infrastruktur seperti alat penerangan jalan akan ditempuh melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah juga mendukung penuh pelaksanaan program nasional seperti makan bergizi gratis dan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Menanggapi Fraksi PDI-Perjuangan, Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan komitmen terhadap wajib belajar 13 tahun, peningkatan fasilitas pendidikan, serta pemenuhan alat kesehatan dan dokter spesialis melalui pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema.
Sementara itu, terhadap Fraksi PKB, Pemkab Blitar menanggapi positif aspirasi terkait pembangunan Jalan Pansela, integrasi e-Tol Portal Selorejo, serta penguatan penggunaan e-money untuk retribusi pasar. Di sektor pariwisata, strategi promosi daerah akan digencarkan melalui event, media sosial, kerja sama dengan influencer, serta legalitas pengelolaan pantai wisata yang telah diperpanjang.
Beky juga menambahkan bahwa pemerintah terus melanjutkan program meterisasi alat penerangan jalan (APJ), serta memperluas akses internet gratis di kantor desa dan titik strategis lainnya. Seluruh sektor prioritas—mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan—akan dikuatkan untuk menjamin keseimbangan pembangunan wilayah.
“Semua upaya ini menunjukkan sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun RPJMD yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi hasil demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar,” tegas Wakil Bupati.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyampaikan bahwa rapat paripurna hari ini menandai selesainya tahap awal dalam pembahasan Raperda RPJMD, dan akan segera ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.
“Setelah ini, pembahasan akan dilanjutkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama pihak eksekutif. Tujuannya adalah untuk menyatukan substansi dokumen dari eksekutif dengan masukan-masukan yang telah disampaikan fraksi-fraksi sebelumnya,” ujar Supriadi.
Dengan semangat kolaboratif antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar, dokumen RPJMD 2025–2029 diharapkan dapat disusun secara lebih matang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi oleh wakil rakyat.
