Daily Dose Indonesia — Pemandangan berbeda tampak di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kantor Bupati Blitar, Selasa (11/11/2025). Dalam acara pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar periode 2025–2030, Bupati Blitar Rijanto hadir mengenakan kaos batik seragam yang sama dengan para pengurus PPDI yang baru dilantik. Gestur itu bukan sekadar pilihan busana, tetapi simbol kuat kesetaraan dan kebersamaan antara pemerintah kabupaten dengan perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Ya, hari ini di Kabupaten Blitar tepatnya di Pendopo Sasana Adhi Praja baru saja kita saksikan bersama-sama pelantikan pengukuhan pengurus PPDI yang baru 2025–2030. Alhamdulillah berjalan lancar dan baik,” ujar Rijanto usai acara.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pesan agar seluruh perangkat desa yang tergabung dalam PPDI memahami posisinya sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan nasional. Bagi Rijanto, perangkat desa adalah perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan rakyat, sehingga dedikasi mereka menjadi ujung tombak kepercayaan publik terhadap negara.
“Perangkat desa yang tergabung PPDI ini adalah aparatur pemerintahan yang terletak di garda terdepan di bingkai NKRI. Tatanan itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa,” katanya.
Bupati yang dikenal tegas namun akrab dengan masyarakat itu menegaskan bahwa kekuatan pemerintahan desa terletak pada pelayanan yang tulus dan responsif kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya sikap profesional dan empati dalam melayani administrasi warga tanpa memberatkan biaya dan waktu.
“Desa ini kekuatannya di perangkat desa. Mereka adalah yang dekat dengan pelayanan kepada masyarakat, termasuk memberikan pelayanan administrasi,” ujarnya.
“Saya pesan, berikan pelayanan sepenuh hati, yang terbaik untuk masyarakat — cepat, tepat, dan tentunya murah. Sehingga tidak memberikan beban yang berat pada masyarakat,” sambungnya.
Pesan itu disampaikan di hadapan jajaran Forkopimda dan ratusan perangkat desa yang hadir dengan semangat baru pascapelantikan. Seragam yang sama antara Bupati dan pengurus PPDI menciptakan kesan hangat dan egaliter, seakan menghapus sekat birokrasi antara pimpinan daerah dan aparatur desa.
Mengenai aspirasi PPDI soal gaji ke-13, Rijanto menilai hal itu sebagai masukan yang wajar dan layak diperhatikan, namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. “Ya, itu usulan gaji ke-13 tadi baik-baik saja, karena mereka kan bekerja dan mereka dalam satu wadah dengan kita. Tapi tentunya realisasinya menyesuaikan dengan kemampuan APBD kita yang saat ini sedang ndak ndak baik-baik saja,” ujarnya dengan nada realistis.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Blitar tengah berfokus pada efisiensi dan pengelolaan anggaran agar program strategis nasional berjalan sesuai sasaran. “Kita harus konsentrasi pada program strateginya Presiden ini, harus kita sukseskan. Ini kalau APBD harus kita manage dengan sebaik-baiknya, sedikit tapi harus tepat sasaran betul,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Blitar periode 2025–2030, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa kepengurusannya akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan memperluas jaringan organisasi hingga ke pelosok desa. “Program kita yang paling kita kedepankan yang pertama adalah membangun sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga membangun solidaritas anggota PPDI sampai di tingkat bawah,” ujarnya.
“Harapan terbesar kita adalah mensejahterakan perangkat desa melalui perjuangan status perangkat desa, tidak menjadi ASN, tapi setara dengan ASN, tentang kesejahteraannya. Termasuk di didalamnya gaji ke-13 dan tunjangan hari raya itu merupakan perjuangan kita,” sambung Sugeng.
Ia juga menyebut, PPDI Kabupaten Blitar saat ini menaungi sekitar 2.600 perangkat desa dengan sekretariat baru yang berlokasi di Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben. Organisasi ini bahkan telah meluncurkan lembaga bantuan hukum (LBH) yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melindungi perangkat desa dari berbagai persoalan hukum.
“Kalau ada permasalahan dari masyarakat bisa langsung disampaikan ke sekretariat PPDI, karena kita ada bidang advokasi dan bantuan hukum,” jelasnya.
Dengan kepengurusan baru dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, semangat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan PPDI diharapkan menjadi energi baru bagi pelayanan publik di tingkat desa. Simbol seragam yang dikenakan bersama di pendopo bukan hanya sekadar kain batik, melainkan cerminan visi yang sama: melayani masyarakat sepenuh hati, dari desa hingga kabupaten.
Adapun dalam struktur pengurus PPDI Kabupaten Blitar periode 2025–2030, Ketua dijabat oleh Sugeng Purnomo, S.Ag dari Kecamatan Sanankulon, Sekretaris oleh Dian Eka Kurnia dari Kecamatan Kesamben, dan Bendahara oleh Emi Puspita, S.A.P. dari Kecamatan Garum. Keanggotaan PPDI terdiri dari para perangkat desa, mulai dari sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), hingga unsur staf yang bertugas dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
