Daily Dose Indonesia — Harga pangan yang terus merangkak naik sepanjang 2025 membuat beban ekonomi rumah tangga semakin berat, terutama bagi buruh pabrik rokok serta buruh tani tembakau dan cengkeh. Di tengah situasi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Blitar memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi tumpuan penting bagi ribuan pekerja sektor tembakau.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menjelaskan bahwa BLT DBHCHT tahun 2025 diberikan secara rutin selama enam bulan. Setiap penerima mendapatkan Rp300 ribu per bulan, dengan mekanisme penyaluran langsung ke rekening Bank Jatim.
“Untuk penyaluran BLT yang anggarannya dari DBHCHT itu khususnya untuk Dinas Sosial adalah BLT Bantuan Langsung Tunai. Untuk sasarannya adalah buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan buruh tani cengkeh,” jelas Yuni Urinawati, Senin (17/11/2025).
Dinsos mencatat, dalam setiap bulan penyaluran—mulai pendataan Juni untuk pencairan Juli, kemudian untuk Juli–Agustus, dan seterusnya hingga Desember—rata-rata mencapai 4.000 lebih penerima BLT yang diajukan oleh pabrik rokok maupun pemerintah desa. Data buruh pabrik rokok diajukan langsung oleh perusahaan, sementara data buruh tani tembakau dan cengkeh berasal dari pemerintah desa karena dianggap paling mengetahui riwayat pekerjaan warganya.
“Kalau khusus untuk buruh tani tembakau dan cengkeh itu usulannya dari desa karena yang tahu persis bahwa warga itu adalah dia cukup buruh tani… yang tahu desa, kita nggak tahu,” terangnya.
Seluruh penerima diwajibkan membuka rekening Bank Jatim agar penyaluran berlangsung transparan dan tepat sasaran. “Iya, masuk rekening Bank Jatim, jadi masing-masing orang sebelum disalurkan harus buka rekening melalui Bank Jatim,” kata Yuni.
Bantuan yang Jadi Penyangga di Tengah Kenaikan Harga Pangan
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, BLT DBHCHT menjadi salah satu bantuan yang paling terasa manfaatnya bagi para pekerja berpendapatan rendah. Yuni menegaskan bahwa BLT sangat penting karena membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.
“Bisa mengurangi beban pengeluaran yang sekarang itu memang semuanya ya… bahan pangan contohnya banyak sekali sekarang itu harganya semakin naik ya. Jadi paling tidak mengurangilah beban mereka dengan adanya bantuan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok merupakan bentuk keadilan atas kontribusi yang mereka berikan dalam rantai nilai industri tembakau. Cukai rokok menjadi salah satu penyumbang besar penerimaan negara, sehingga pemberian BLT dipandang layak sebagai kompensasi atas kondisi kerja serta risiko kesehatan yang mereka hadapi setiap hari.
Harapan Dinsos: DBHCHT Tetap Ada Meski Ada Efisiensi
Memasuki 2026, Yuni mengakui bahwa pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran termasuk alokasi DBHCHT. Meski begitu, pihaknya berharap program BLT tetap dipertahankan.
“Harapan saya bahwa untuk anggaran DBHCHT tetap diterima lah meskipun terkait pemerintah itu kan ada efisiensi ya sekarang. Tetapi harapan saya untuk khusus pabrik rokok… paling tidak meskipun tidak sama dengan 2025 tetapi paling tidak juga tetap diberikan,” ujarnya.
Menurutnya, selain membantu ekonomi rumah tangga, kebijakan ini punya dampak sosial yang besar. Bantuan yang diterima secara rutin membantu menjaga daya beli keluarga buruh tani dan buruh pabrik rokok, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok di tengah inflasi yang cenderung meningkat.
Bentuk Perlindungan Pemerintah Daerah
Lebih jauh, Yuni menegaskan bahwa BLT DBHCHT merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial. Buruh tani tembakau, buruh cengkeh, hingga ribuan buruh pabrik rokok di Kabupaten Blitar merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini.
Dengan rata-rata empat ribu penerima setiap bulan selama enam bulan, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap bantuan tersebut memberikan stabilitas dan mengurangi tekanan biaya hidup pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung industri tembakau di daerah.
Program ini sekaligus menjadi bukti bahwa dana cukai tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kesejahteraan kelompok rentan yang bekerja dalam sektor yang turut menopang perekonomian daerah.
