Daily Dose Indonesia – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Guntur Wahono mempertemukan empat organisasi pemerintahan desa di Kabupaten Blitar untuk memperkuat koordinasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Langkah ini diharapkan membuka jalur komunikasi yang lebih efektif ketika persoalan di tingkat desa membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Serap Aspirasi Reses Anggota DPRD Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Forum Sekretaris Desa, serta unsur Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Blitar.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Aryo Nugroho yang turut mendampingi kegiatan tersebut menilai pertemuan ini penting karena pemerintah desa merupakan lapisan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Berbagai persoalan warga pertama kali diketahui dan ditangani oleh pemerintah desa, tetapi tidak semuanya dapat diselesaikan dengan kewenangan maupun anggaran yang tersedia.
“Desa ini merupakan ujung tombak. Artinya, pemerintah yang ada di wilayah lapis paling langsung bersentuhan dengan masyarakat,” kata Aryo Nugroho.
Menurut Aryo, sinergi antartingkat pemerintahan diperlukan agar persoalan yang tidak mampu diselesaikan di desa dapat diteruskan kepada pemerintah kabupaten. Apabila masih membutuhkan dukungan lebih lanjut, pemerintah provinsi juga dapat menjadi bagian dari jalur penyelesaian.
“Ketika pemerintah desa tidak mampu menyelesaikan, mereka sambat ke kabupaten. Kabupaten tidak mampu menyelesaikan, otomatis sambat di provinsi karena kita sifatnya hierarki,” ujarnya.
Aryo menyebut penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan perwakilan organisasi desa. Sebelumnya, persoalan tersebut juga menjadi perhatian dalam forum dengar pendapat di Kabupaten Blitar. Dalam pertemuan bersama Guntur, ia dan anggota DPRD Kabupaten Blitar lainnya mendapat amanah untuk mengawal aspirasi tersebut hingga pembahasan APBD.

Selain ADD, aspirasi yang muncul mencakup kebutuhan pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa. Ada pula usulan pembangunan infrastruktur, jalan, serta jalan usaha tani yang dinilai mendukung aktivitas masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tantowi Jauhari menjelaskan, reses merupakan ruang untuk menghimpun usulan masyarakat agar dapat dipertimbangkan menjadi program dan kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya.
Ia menilai pelibatan empat unsur pemerintahan desa dalam satu forum memiliki manfaat bagi koordinasi. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan BPD memiliki peran yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Kalau menjadi satu kesatuan yang utuh semacam ini, ini luar biasa karena jabatan-jabatan itulah yang menentukan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan di masyarakat,” jelas Tantowi Jauhari.
Menurut Tantowi, pertemuan bersama dapat mempermudah komunikasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Ia berharap aspirasi yang dihimpun dapat mengikuti mekanisme dan ketentuan perencanaan pembangunan sehingga berpeluang menjadi kegiatan yang dapat direalisasikan pada 2028.

Sementara itu, Ketua PKDI Kabupaten Blitar Rudi Puryono menyampaikan apresiasi atas ruang komunikasi yang diberikan kepada organisasi pemerintahan desa. Ia menyebut pertemuan tersebut menampung aspirasi dari berbagai unsur, sehingga kebutuhan masing-masing organisasi dapat disampaikan secara langsung.
Rudi mengungkapkan, salah satu usulan PKDI adalah hibah kendaraan operasional bagi masing-masing organisasi. Selain itu, pihaknya mengusulkan pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa, BPD, dan perangkat desa agar semakin memahami regulasi serta pengelolaan anggaran desa.
“Kami ingin minta diberikan satu hibah kendaraan di masing-masing organisasi. Terus kemudian pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan BPD dan perangkat desa,” kata Rudi Puryono.
Menurut Rudi, peningkatan kapasitas aparatur desa penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran tidak keliru dalam menerapkan aturan. Ia juga menyebut komunikasi dengan Guntur telah terjalin sebelum kegiatan reses, melalui sejumlah sosialisasi yang melibatkan organisasi pemerintahan desa.

Guntur Wahono menjelaskan, pertemuan tersebut sengaja mempertemukan empat unsur yang memiliki peran penting dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat desa. Ia ingin seluruh organisasi memiliki kesamaan persepsi ketika membahas persoalan dan menyampaikan aspirasi, terutama menyangkut kondisi keuangan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Menurut Guntur, komunikasi yang baik antara organisasi desa, pemerintah daerah, dan DPRD dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi gejolak. Aspirasi perlu dibicarakan dan dikoordinasikan melalui jalur kelembagaan, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Termasuk permasalahan yang sebelumnya dikeluhkan yaitu ADD yang berkurang dari dampak efisiensi anggaran, kini anggarannya telah dikembalikan lagi ke normal berkat jalinan komunikasi baik antara lembaga desa dengan eksekutif dan legislatif Kabupaten Blitar.
“Kalau mereka sudah solid, sudah kompak, satu bahasa, insyaallah Blitar dalam keadaan aman. Semua persoalan yang muncul itu selalu dibicarakan, dikoordinasikan, dan disampaikan langsung baik kepada eksekutif maupun legislatif,” ungkap Guntur Wahono yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan pembahasan mengenai persoalan keuangan dan kebutuhan pemerintahan desa. Guntur berharap komunikasi yang terbangun dapat menjaga situasi Kabupaten Blitar tetap kondusif.
“Jangan sampai persoalan-persoalan muncul ini dilakukan dengan aksi-aksi demo. Demo apa tidak boleh? Boleh, tetapi dengan cara ini lebih elegan, lebih baik. Kita harus sama-sama mampu menjaga situasi kondusif Kabupaten Blitar,” pungkasnya.






