Daily Dose Indonesia – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin memimpin langsung Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 di Balai Kota Kusuma Wicitra, Selasa (10/2/2026). Dalam forum tersebut, Mas Ibin menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Blitar harus bersumber dari aspirasi warga.
Mas Ibin menyampaikan bahwa penyusunan program tahun 2027 sudah dimulai sejak sekarang agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menata kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Ya acara ini kita menyusun persiapan program 2027 tahunan memang tata kelola pemerintahan tahun 2027 pun sudah mulai kita susun dan kita rencananya sekarang ya padahal untuk tahun depan ya seperti itu untuk mempersiapkan agar perencanaan kita betul betul ya betul betul dari serapan ya aspirasi masyarakat dari bawah,” kata Mas Ibin.
Ia menjelaskan, penjaringan aspirasi telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga musrenbang kota. Forum konsultasi publik ini menjadi ruang lanjutan agar masyarakat dapat menyampaikan langsung gagasan dan kebutuhan pembangunan.
“Jadi forum ini semata mata karena kita menjaring ya masukan usulan dari masyarakat makanya kemudian konsultasi publik,” ujar Mas Ibin.
Mas Ibin menekankan bahwa pemerintah daerah tidak berada pada posisi untuk banyak menanggapi satu per satu usulan warga dalam forum tersebut, melainkan bertugas merealisasikan aspirasi yang masuk menjadi kebijakan.
“Kami tugasnya dalam masukan masukan itu harapan keinginan dari publik itulah yang kita realisasikan, jadi kita bertugas merealisasikan seluruh masukan dan catatan dari publik,” kata Mas Ibin.
Anggaran Menurun, Efisiensi Jadi Kunci
Dalam kesempatan yang sama, Mas Ibin juga menyampaikan secara terbuka bahwa kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan. Penurunan anggaran memaksa pemerintah kota harus lebih cermat dalam menyusun program.
“Jadi kami akan memperbanyak forum forum seperti ini karena kami memang pengen ya mendengar masyarakat itu pengennya kayak apa, tentunya dengan kita juga menyampaikan bahwa kekuatan anggaran kita memang menurun ya memang drastis,” ujar Mas Ibin.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus dipahami masyarakat agar perencanaan pembangunan tetap realistis dan berorientasi pada kebutuhan prioritas.
“Jadi karena anggaran kita menurun ya mau tidak mau caranya adalah efisiensi dan kemudian merealokasi program program kebijakan kebijakan yang tepat sasaran sehingga bisa lebih fokus untuk pembangunan lebih fokus untuk pembenahan lebih fokus untuk kemajuan Kota Blitar,” kata Mas Ibin.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Blitar Tri Iman Prasetyono menjelaskan bahwa forum konsultasi publik tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Yang hadir di kegiatan ini dari seluruh unsur forkopimda, kemudian seluruh OPD, kemudian ada perwakilan DPRD, tokoh tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, perwakilan pemuda, forum anak, disabilitas, lalu dari perguruan tinggi,” ujar Tri Iman.
Ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari tahapan wajib penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi.
“Memang ada bagian seremonial karena diperintahkan oleh undang undang dan Permendagri 86 Tahun 2017, tapi kemudian memang ada proses untuk kami mengawali mencari masukan dari masyarakat di level kota,” kata Tri Iman.
Tri Iman menyebutkan, setelah forum konsultasi publik ini, Bapperinda masih membuka ruang partisipasi warga untuk menyampaikan masukan tambahan sebelum penyusunan rancangan RKPD 2027 masuk ke tahapan berikutnya.
“Kalau ada masyarakat yang ingin mengajukan masukan itu monggo lewat semua media sosialnya Pemda, bisa lewat Instagram Bapperinda, bisa juga langsung ke Bapperinda,” ujar Tri Iman.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmen menempatkan warga sebagai sumber utama arah pembangunan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan 2027 disusun secara lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran daerah.
