Daily Dose Indonesia – Suasana demo ojek online (Ojol) di depan kantor Pemerintah Kota Blitar pada Senin (1/12/2025) berubah menjadi forum dialog terbuka antara Wali Kota Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin dengan para driver ojol. Alih-alih hanya menerima laporan formal di ruang tamu, Mas Ibin memilih naik ke atas mobil bak terbuka milik pendemo dan berbicara langsung di hadapan massa aksi.
Dalam demo saat itu, Wali Kota Mas Ibin menyampaikan bahwa konsep “zona merah” yang selama ini dipahami para driver bukan kebijakan resmi Pemkot Blitar tapi lebih kesepakatan dengan ojek pangkalan atau ojek offline. Dan wali kota meminta agar ojek online dan offline sama-sama jalan rukun, dengan Pemerintah Kota Blitar siap memfasilitasi.
“Dan zona merah itu sebenarnya dasarnya adalah perkatan antara teman-teman ojek pangkalan dan ojek online. Sebetulnya pemerintah tidak pernah ya membuat aturan tentang zona zona merah itu,” jelas Mas Ibin usai mengikuti demo.
Mas Ibin mengatakan bahwa Pemkot akan membangun model tata kelola transportasi baru yang menempatkan transportasi offline dan online dalam posisi setara. “Maka dari itu tadi kita urai bagaimana tata kelola agar semuanya transportasi tetap bisa melayani baik yang offline maupun online,” jelanya.
Wali kota juga menjelaskan langkah fasilitatif bagi driver ojek pangkalan agar tidak merasa terpinggirkan di era digital. Menurutnya, pemerintah wajib memastikan setiap pelaku transportasi bisa beradaptasi. “Kesepakannya kami akan minta teman-teman yang belum mengerti teknologi untuk diajari dan bahkan kami akan mencoba memfasilitasi teman-teman yang belum bisa beralih ke teknologi,” kata Mas Ibin.
Ia menambahkan bahwa tata kelola transportasi yang baik akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dalam kota. “Jadi kalau transportasi aman-aman, masyarakat pengunjung kota Blitar bisa gunakan dengan baik, maka perekonomian Kota Blitar otomatis akan naik ya, karena dapat kedatangan banyak wisatawan, pedagang dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan para pengemudi ojol, Edwin Agus Suhendra, menjelaskan bahwa isu “zona merah” merupakan keluhan paling utama. Ia menyampaikan bahwa zona merah ini menyulitkan penumpang yang menggunakan jasa ojol, dan kerap mengcancel orderan karena penumpang tidak mau keluar dari zona merah penjemputan ojol.
“Kita sebenarnya hanya meminta untuk zona merah itu dihilangkan sama kita nomor duanya kita minta kebijakan dari pemkot tentang masalah parkir,” ungkap Edwin.
Edwin menuturkan bahwa biaya parkir kerap menjadi beban tambahan bagi driver yang bekerja berdasarkan pesanan konsumen. “Jadi tolonglah ditinjau masalah parkir karena biasanya kita itu kan kerja berdasarkan suruhan orang, lha kalau misalnya kita disuruh belikan makanan nanti kita diparkir, ongkosnya berapa kita itu,” ucapnya.
“Tapi tuntutan utamanya yaitu masalah zona merah, jadi yang paling utama itu ada di stasiun sama terminal ya,” sambung Edwin.
Aksi naik ke mobil bak pendemo yang dilakukan Mas Ibin menjadi simbol pendekatan kepemimpinan yang lebih partisipatif dan dekat dengan warga. Dialog terbuka itu menunjukkan bahwa Pemkot Blitar memilih mendengar langsung suara publik, bukan hanya menerima laporan birokratis.
Dengan komitmen menghapus miskonsepsi zona merah dan memfasilitasi transisi teknologi bagi pengemudi konvensional, Pemerintah Kota Blitar kini dihadapkan pada tuntutan untuk menerjemahkan dialog tersebut menjadi pedoman operasional konkret di lapangan. Namun untuk hari itu, setidaknya satu hal jelas bagi warga bahwa suara mereka didengar tanpa jarak, tanpa protokol, dan tanpa sekat.
