Daily Dose Indonesia – Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim mendorong Pemerintah Kota Blitar untuk lebih kreatif dan adaptif dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya dalam momen rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 dan tanggapan Walikota Blitar, Kamis (10/7/2025), di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar.
Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim, menegaskan pentingnya menyiapkan strategi terobosan di tengah kondisi fiskal nasional yang menurutnya sedang tidak ideal. Diketahui bersama pemasukan APBN saat ini tidak maksimal yang berdampak pula pada dana transfer pusat ke daerah, sehingga harus diantisipasi agar bisa berdampak ke Kota Blitar kedepannya.
“Kondisi negara saat ini tidak sedang nyaman. Dana-dana transfer pusat terus menurun setiap tahun. Maka kita perlu lompatan-lompatan baru untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Syahrul menyebut potensi lokal seperti sektor pariwisata dan pertanian modern dapat dijadikan tumpuan. Bahkan meskipun lahan di Kota Blitar terbatas, jika dikelola dengan teknologi dan inovasi, tetap bisa menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Di sektor pariwisata, ia mendorong pemerintah kota untuk menghadirkan destinasi buatan baru demi menarik kunjungan wisatawan.
“Pertanian modern dan pariwisata buatan harus kita dorong. Ini bisa jadi sumber ekonomi baru yang lebih mandiri,” tambah dr Syahrul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar tesebut.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyambut positif masukan-masukan dari DPRD. Dalam forum yang sama, Mas Ibin menyatakan bahwa pandangan fraksi menjadi penguat optimisme pemerintah dalam merumuskan RPJMD Kota Blitar 2025–2029.
Mas Ibin mengatakan arah pembangunan lima tahun ke depan akan fokus pada penciptaan ekosistem ekonomi baru berbasis keterbukaan, perdagangan, dan kolaborasi. “Kami membangun pola ekonomi baru yang terbuka, mengundang pelaku usaha, memperkuat sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan UMKM. Semua diarahkan agar Kota Blitar jadi tujuan investasi yang ramah,” jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga berkomitmen menyisir regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi. “Jika ada aturan yang bersifat diskriminatif atau menghambat pertumbuhan ekonomi, kami ajukan revisi. Peraturan harus memberi ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha dan publik,” tegas Mas Ibin.
Termasuk pemberian insentif kepada pelaku usaha yang konsisten menyumbang pajak daerah juga diperhatikan Mas Ibin. Agar kedepannya usaha warga semakin berkembang, yang pastinya linier dengan pemasukan pajak dan retribusi kepada Pemerintah Kota Blitar.
“Restoran dan hotel yang berkontribusi akan kita dukung. Kami berkomitmen agar restoran hotel itu meningkatkan kualitas. Tentunya stimulan ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mas Ibin juga tengah merancang sistem penyewaan aset-aset kosong milik daerah secara terbuka. Seperti model sewa ruko atau kios yang transparan dengan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat.
“Toko kosong akan kami tawarkan terbuka, seperti layaknya menyewakan kos. Tinggal hubungi nomor yang tertera, dan semua dilakukan terbuka. Ini untuk menghindari aset nganggur dan bisa segera menghasilkan retribusi,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Mas Ibin juga menyinggung pentingnya optimalisasi retribusi sektor lain, seperti parkir umum, dengan sistem berbasis e-money agar pendapatan lebih transparan dan terukur.
“Termasuk Pasar Legi kami rencanakan nanti di lantai atas karena kosong akan kami rehab untuk menjadi food station untuk menjadi cafe and resto. Ini menjadi contoh bagaimana kami kedepan kami menata agar aset dan lainnya bisa mendatangkan pajak dan retribusi bagi Kota Blitar,” pungkas Mas Ibin.
