DPRD Kabupaten Blitar dan Pemkab Sepakati Raperda Pajak dan Retribusi, Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

DPRD Kabupaten Blitar dan Pemkab Sepakati Raperda Pajak dan Retribusi, Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita melakukan penandatangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah bersama Pemkab Blitar diwakili Wakil Bupati Blitar dalam Rapat Paripurna, Jumat (20/11/2026).

Daily Dose Indonesia– DPRD Kabupaten Blitar bersama Pemerintah Kabupaten Blitar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan bersama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026). Agenda persetujuan dan penetapan bersama hasil pembahasan Raperda dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita Kumala Dewi. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan bersama Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah dengan disaksikan anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan instansi di Kabupaten Blitar.

Bacaan Lainnya
Banner DBHCHT Pemkab Blitar September 2026

Dalam penyampaian pendapat akhir Bupati, Wakil Bupati Beky Herdiansyah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam proses pembahasan Raperda. Menurutnya, pembahasan dan penyempurnaan bersama tersebut merupakan bagian penting dari upaya memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

โ€œAtas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan perhatian, tenaga, dan pemikiran dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,โ€ kata Beky.

Ia menjelaskan, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan tersebut menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan pajak dan retribusi dapat berjalan lebih optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum. Namun, optimalisasi pendapatan tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

โ€œOptimalisasi pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, menjaga iklim investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,โ€ ujarnya.

Beky menegaskan, Pemerintah Kabupaten Blitar menerima dan menyetujui hasil pembahasan Raperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh tahapan yang berlaku diselesaikan, regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih baik.

Ia berharap implementasi Perda nantinya mampu meningkatkan PAD sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat agar kebijakan keuangan daerah berjalan sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Beky juga menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Blitar di tingkat Provinsi Jawa Timur. Di antaranya penghargaan TPID Terkontributif Tahun 2026 dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur, capaian kategori kabupaten dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026 tertinggi, serta TPID Daerah dengan Kebijakan Pengendalian Inflasi Terresponsif.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blitar juga memperoleh dua penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang diselenggarakan Jawa Pos. Penghargaan tersebut meliputi kategori Kedaulatan Pangan untuk komoditas beras dan kategori Kesetaraan Gender.

Beky menyampaikan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat. Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun selama pembahasan Raperda dapat terus berlanjut dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Persetujuan bersama Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu bentuk kerja sama legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola keuangan Kabupaten Blitar. Melalui regulasi yang disiapkan dengan memperhatikan kepastian hukum, kemampuan masyarakat, dan iklim investasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki kapasitas lebih kuat untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *